Politikus PDIP: Tanah Abang Kumuh, Jokowi Ogah Bawa Tamu ke Sana

Senin, 12 November 2018 14:53 WIB

Presiden Joko Widodo bersama Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (International Monetery Fund/ IMF) Christine Lagarde saat blusukan ke Pasar Tanah Abang, Jakarta, 26 Februari 2018. Jokowi mengajak Lagarde ke Tanah Abang, untuk menunjukkan bahwa Indonesia kaya dengan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk serius menangani pedagang di Pasar Tanah Abang. Menurut dia, saat ini kawasan perbelanjaan terbesar se-Asia Tenggara itu kondisinya kumuh.

Baca juga: PKL Skybridge Tanah Abang Dipungut Retribusi Rp 500.000 Per Bulan

"Tanah Abang itu ikonnya Indonesia, Presiden Jokowi selalu bawa tamunya ke sana, tapi sekarang ga berani lagi karena kumuh sekali," ujar Prasetio saat menghadiri rapat komisi B di DPRD, Jakarta Pusat, Senin, 12 November 2018.

Prasetio, yang juga politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), meminta Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan (KUKMP) memerhatikan para pedagang yang berada di bawah skybridge (jembatan layang multiguna) Jalan Jati Baru Raya.

Advertising
Advertising

Prasetio mempertanyakan nasib para pedagang tersebut saat jembatan layang multiguna itu berfungsi. Sebab, hingga saat ini ia belum menerima kabar kabar terbaru mengenai pengisian pedagang di skybridge Tanah Abang.

Baca juga: Sarana Jaya Berharap Skybridge Tanah Abang Instagramable, Sebab..

"Jangan sampai PKL-nya ke Jalan Sudirman - Thamrin. Bukannya saya mau mengusir orang lemah, tapi kasih tempat lah," ujar dia.

Lebih lanjut, Prasetio meminta Dinas KUKMP mencontoh penataan pedagang di sekitar Jalan Sabang, Jakarta Pusat. Menurut dia, di gang-gang Jalan Sabang diisi oleh PKL dengan tertib dan tak menyalahi aturan.

Hingga hari ini, skybridge Tanah Abang belum juga rampung. Jembatan layang itu rencananya akan menampung 446 pedagang.

Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C. Pinontoan mengatakan pembangunan skybridge akan selesai seluruhnya paling lama 15 hari lagi.

Simak juga: Anies Sebut 12 Tahun Tak Ada Penambahan Pipa Air, Aetra Kaget

Yoory mengakui, setelah molor dari target rampung akhir Oktober, pihaknya merencanakan pembangunan skybridge selesai pekan lalu dan bisa digunakan secara terbatas. Namun, rencana itu meleset.

"Target kita tadinya mau bisa digunakan secara terbatas, tapi kita lihat kondisi di lapangan. Keputusannya ini harus selesai sempurna dulu, baru itu bisa digunakan," kata dia menjelaskan soal skybridge di Tanah Abang.

Berita terkait

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

6 jam lalu

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

Politikus Senior PDIP, Andreas Hugo Pareira, merespons soal keinginan Prabowo Subianto yang membentuk presidential club atau klub kepresidenan.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

7 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

7 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

9 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

13 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

14 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

16 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

17 jam lalu

Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

Sebelum PDIP masuk, Khofifah telah lebih dahulu didukung Partai Golkar, Gerindra, Demokrat dan PAN sejak sebelum Pemilu 2024 berlangsung.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

17 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

18 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya