TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jakarta Anies Baswedan terlibat saling sindir dengan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. Keduanya perang kata-kata tentang penataan pedagang kaki lima (PKL) dan pembangunan Skybridge Tanah Abang.

Baca:
Banyak Starling di Bundaran HI, Ini Kritik Ketua DPRD DKI untuk Anies

Kritik dari Prasetio terlontar saat rapat bersama Komisi B DPRD DKI di Gedung DPRD Jakarta, Senin 12 November 2018. Prasetio menyatakan menghargai adanya upaya menata PKL tapi menambahkan akan melakukan berbeda jika dia yang menjadi gubernurnya.

Berikut kritik dan jawab yang terjadi kemudian serta yang pernah terjadi sebelumnya soal yang sama,

1. Tanah Abang Kumuh, Presiden Jokowi Ogah Pamer
Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi:
Jokowi ogah datang ke Pasar Tanah Abang karena kini kumuh."Tanah Abang itu ikonnya Indonesia, Presiden Joko Widodo selalu bawa tamunya ke sana, tapi sekarang ga berani lagi karena kumuh sekali," ujar Prasetio, Senin 12 November 2018.

Pedagang membuka lapak di bawah Sky Bridge Tanah Abang di Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 28 Oktober 2018. Tempo/Imam Hamdi

Baca juga:
Jokowi Ogah Bawa Tamu ke Tanah Abang, Anies: Memang Siapa?

Gubernur Anies Baswedan:
Bertanya balik siapa tamu negara yang akan datang. "Tanyain tuh, kapan emang mau ngajak terus ga jadi?” ujar Anies. Tak cukup itu, Anies balas menyindir Prasetio kebanyakan kunjungan kerja ke daerah lain, sehingga tak tahu kabar terkini di Ibu Kota. “Kebanyakan kunker, jadi lupa sama Jakarta. Malah nanti jadi anggota DPR Daerah tuh nanti,” ujar Anies, Selasa 13 November 2018

<!--more-->

2. Proyek Skybridge Tak Punya Estetika dan Tak Akan Efektif
Prasetio:
Bangunan skybridge saat ini mirip kandang. Kesemrawutan juga diperkirakan tak akan teratasi. "Memang enggak ada PKL lagi di bawah? Ada lagi PKL, pasti ada PKL. Problema baru lagi, tambah problema," kata Prasetio, Senin 12 November 2018.

Baca:
Kisruh Skybridge Tanah Abang, Ketua DPRD Sangsi Bisa Steril dari PKL

Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (KUMKMP) Adi Ariantara:
Dia meminta Prasetio tak perlu khawatir akan ada pedagang baru yang menggelar lapaknya di Jalan Jati Baru Raya. Skybridge menyediakan 446.“Kalau mereka penuh di bawah, waktu kami angkat ke atas (skybridge) harusnya bawah kosong, gitu kan? Nah, ini masalahnya (PKL) mengalir lagi dari mana?” ujar Adi, Selasa 13 November 2018.

3. Skybridge Bukan Solusi
Prasetio:
Ada cara lain yang lebih baik dalam menangani kesemerawutan di Tanah Abang, dibanding membangun skybridge. "Yang benar itu, buat tunnel ke bawah (dari stasiun) menuju Blok G, kan jalan punya pemerintah, itu yang paling gampang," ujar Prasetio, Senin 12 November 2018

Baca juga:
Ini 5 Jurus Anies Hadapi Musim Hujan di Jakarta

Anies:
Prasetio dminta melihat proyek Skybridge Tanah Abang secara objektif. "Jadi jangan terlalu bersemangat untuk menjelekkan," seperti yang pernah dikatakannya pada Rabu, 17 Oktober 2018.

<!--more-->

4. Penyelesaian Skybridge Molor
Prasetio:
Hingga pekan ini, sudah tiga kali rencana pengoperasian mundur. Prasetio meminta Pemerintah DKI menentukan tenggat waktu tegas penyelesaian Skybridge Tanah Abang karena keserawutan yang tak kunjung teratasi. "Kalau jadi gubernur harus ada visinya. Apa yang dia rencanakan kan ada visinya," kata Prasetio pada 5 November 2018.

Baca:
Dikritik Ketua DPRD, Anies: Kebanyakan Kunker Jadi Lupa Jakarta

Anies:
Lebih mementingkan pengaturan pedagang dan pejalan kaki ketimbang menentukan hari peresmian proyek skybridge. "Jadi buat saya itu lebih penting daripada soal harinya. Karena itulah yang nanti akan dirasakan masyarakat," kata Anies dua hari sebelum komentar Prasetio.

Presiden Joko Widodo besama Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde (ketiga kiri) melakukan blusukan ke Pasar Tanah Abang Jakarta, 26 Februari 2018. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

5. Kebijakan di Pasar Tanah Abang Langgar Aturan
Prasetio:
Sejumlah kebijakan berbenturan dengan aturan lain, termasuk penataan kawasan Pasar Tanah Abang. "Akhirnya rusak nih Tanah Abang," kata Prasetio yang meminta kebijakan dianulir, 24 Januari 2018.

Baca juga:
Eks Dirut MRT Kini Dirut Transjakarta Jadi Hapus Koridor?

Anies:
DPRD DKI seharusnya mendukung apa yang telah dilaksanakannya karena mengklaim semua kebijakannya bertujuan agar semua warga Jakarta dapat merasakan pembangunan ibu kota. "Menurut saya, mereka (DPRD) yang memikirkan orang kebanyakan (seharusnya) malah mendukung," kata Anies 25 Oktober 2018.