TEMPO.CO, Jakarta -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta, Syarifuddin, menilai kekumuhan kawasan Tanah Abang disebabkan karena tiga faktor.

Pertama, pedagang kaki lima (PKL) yang masih berkeliaran di luar gedung. Syarifuddin berujar, penataan pedagang Tanah Abang semrawut.
Baca : Dikritik Anies Sering Kunker, Ketua DPRD DKI: Saya Gak Tersinggung..

"Fasilitas Blok G kan ada, kenapa kita tidak isi itu dulu, tidak dimaksimalkan," kata Syarifuddin di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 14 November 2018.

Penataan pedagang yang tak maksimal itu, menurut Syarifuddin, berdampak pada lalu lintas di Tanah Abang. Dia juga menyoroti kesemrawutan pejalan kaki yang hendak berbelanja di sana. Politikus Partai Hanura ini berharap kawasan itu lebih tertib dan bersih.

"Sebelumnya penataannya sudah bagus," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta menilai kawasan Tanah Abang yang kini kumuh. Bahkan, ucap Prasetio, Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi ogah mengajak tamunya mengunjungi Tanah Abang. Dia meminta Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan (KUKMP) memerhatikan kekumuhan kawasan itu.
Simak juga :
Kisruh Skybridge Tanah Abang, Ketua DPRD Sangsi di Bawahnya Steril PKL

Pemerintah DKI berupaya menertibkan pedagang yang buka lapak di sepanjang Jalan Jatibaru Raya. Ratusan pedagang diizinkan menempati jalan itu untuk berjualan. Akibatnya, kendaraan roda empat dan roda dua tak dapat melintas di Jalan Jatibaru Raya.

Tak cuma DPRD DKI, penutupan jalan ini menuai kritik dari Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya dan para sopir angkutan kota alias angkot. Pemerintah DKI didesak untuk mengembalikan fungsi jalan. Karena itu, Pemerintah DKI membangun jembatan multiguna alias skybridge Tanah Abang guna menampung pedagang.