TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra, selaku partai pengusung, memilih calon Wakil Gubernur atau cawagub DKI dari daerah yang tak memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang kecil.

"PKS keluarkan calon yang ngerti anggaran. Anies Baswedan yang akademisi aja masih kesulitan (kelola amggaran)," ujar Prasetio Edi Marsudi dalam diskusi Tarik Ulur Pemilihan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 21 November 2018.

Baca : Wagub DKI Alot, Ketua DPRD: Jangan Dibuat Ribet, Tinggal Suit Aja

Lebih lanjut, Prasetio mengingatkan APBD DKI saat ini saja sudah hampir mencapai Rp 80 triliun. Di 2019, ia memprediksi APBD akan berkisar di angka tersebut dan bertambah besar saat di APBD Perubahan. "Ini yang berkorban masyarakat Jakarta loh (kalau gagal kelola APBD)," ujar dia.

Dalam diskusi itu, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Gerindra Mohamad Taufik dan Ketua Fraksi PKS DPRD Abdurrahman Suhaimi juga ikut hadir. Kepada mereka berdua, Prasetio meminta nama Wakil Gubernur DKI Jakarta sudah ada pada Januari 2019.

Soal kabar terbaru proses pemilihan cawagub, pada awal bulan November lalu, PKS dan Partai Gerindra telah sepakat menentukan nama cawagub DKI hanya diusulkan dari PKS.

Selain itu, kedua partai sepakat membentuk sebuah badan penentuan cawagub DKI Jakarta yang akan melakukan fit and proper test terhadap calon Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Taufik, selaku inisiator pertemuan, mengatakan uji kepatutan dan kelayakan cawagub DKI akan lebih dulu dilakukan badan tersebut, sebelum menyerahkan namanya kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan. Anggota penguji itu bisa anggota partai ataupun pakar, tergantung pada keputusan partai.

Simak pula :
Polisi: Korban Pembunuhan di Rumah Kos Mampang Berutang Uang Tips

Untuk dari Gerindra, dua tim penguji adalah Syarif dan peneliti LIPI Siti Zuhro. Sedangkan dari PKS Syakir Purnomo dan Abdurrahman Suhaimi.

Namun, meskipun nama tim penguji itu telah ada, hingga saat ini Gerindra dan PKS belum menggelar uji kelayakan cawagub yang telah mereka sepakati.