Sempat Defisit, Rancangan APBD DKI 2019 Disepakati Rp 89 Triliun

Rabu, 28 November 2018 09:14 WIB

Suasana Rapat Badan Anggaran DPRD DKI di Gedung DPRD, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Kamis, 13 September 2018. Tempo/Zara Amelia

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah sempat defisit Rp 16 triliun, rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD DKI 2019 akhirnya
seimbang alias balance. Kemarin, Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI menyepakati besaran rancangan APBD 2019 sebesar Rp 89 triliun.

Baca: Rancangan APBD DKI 2019 Defisit, Program Titipan Harus Dipangkas

"Akhirnya tidak defisit lagi," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana yang memimpin jalannya rapat Banggar di Gedung DPRD, Selasa, 27 November 2018.

Usai Triwisaksana mengetuk palu, beberapa pegawai Pemprov DKI dan DPRD bertepuk tangan. Beberapa pegawai negeri sipil (PNS) itu terlihat lega setelah sebelumnya banyak perdebatan dengan anggota Dewan soal rasionalisasi anggaran di dinasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah mengatakan defisit APBD 2019 karena banyaknya usulan baru oleh anggota legislatif dan eksekutif yang tidak masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) DKI 2019. Usulan itu mengakibatkan penebalan anggaran di kegiatan tertentu.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau proyek pembangunan rumah DP nol rupiah Samawa di kawasan Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta, Jumat, 12 Oktober 2018. Rusunami ini diperuntukkan bagi warga yang ber-KTP DKI Jakarta serta berpenghasilan di bawah Rp 7 juta per bulan. TEMPO/M Taufan Rengganis

Advertising
Advertising

Besaran usulan program di luar RKPD itu, kata Saefullah, nilainya sebesar Rp 6,7 triliun. Contohnya adalah rencana penambahan pembangunan rumah susun (rusun) di delapan lokasi dari Sarana Jaya yang nilainya sekitar Rp 3 triliun.

Sejak 22 November 2018, DPRD dan Pemprov DKI berusaha menyeimbangkan kembali nilai rancangan APBD 2019 itu. Melalui rapat di Banggar, berbagai program dari Pemprov DKI dibedah kembali dan besarannya dipangkas.

Pencoretan anggaran dilakukan untuk beberapa program yang tak tercantum dalam RKPD. Namun, ada juga program di luar RKPD yang disetujui Banggar mengingat urgensinya, seperti misalnya untuk pembangun MRT Fase II Rp 217 miliar.

Setelah pemangkasan, rancangan APBD sempat surplus Rp 2 triliun. Anggaran itu diputuskan dibagi ke beberapa kegiatan yang bersifat darurat dan mendesak.

Petugas menyelesaikan pembangunan Terminal Mass Rapid Transit (MRT) Bundaran HI, Jakarta, Kamis, 25 Oktober 2018. ANTARA/Wahyu Putro A

Salah satu program yang mendapat penambahan anggaran adalah pembangunan Stadion BMW sebesar Rp 500 miliar. Awalnya, Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk stadion itu hanya sebesar Rp 400 miliar. Kini total dana yang diterima untuk proyek stadion Persija Jakarta itu menjadi Rp 900 miliar.

Baca: Rancangan APBD DKI 2019 Melar Rp 16 Triliun, Sekda: Banyak Usulan

Triwisaksana mengatakan setelah rancangan APBD DKI 2019 telah seimbang, hari ini akan dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) Pemprov DKI dengan Banggar DPRD DKI soal persetujuan rancangan APBD DKI 2019.

Berita terkait

Kementerian PUPR: Progres Rusun ASN di IKN Rata-rata Capai 40 Persen

1 hari lalu

Kementerian PUPR: Progres Rusun ASN di IKN Rata-rata Capai 40 Persen

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan progres pembangunan rumah susun (Rusun) ASN di di IKN rata-rata capai 40 persen.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

2 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pembangunan rumah susun dapat mengatasi daerah kumuh di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

4 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Jalan Inpres di Gorontalo Senilai Rp 161 Miliar: Di Sini Ada Produksi Kelapa, Jagung..

6 hari lalu

Jokowi Resmikan Jalan Inpres di Gorontalo Senilai Rp 161 Miliar: Di Sini Ada Produksi Kelapa, Jagung..

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan pembangunan jalan daerah di Provinsi Gorontalo pada hari ini, Senin, 22 April 2024.

Baca Selengkapnya

7 Fakta Bandara Panua Pohuwato yang Diresmikan Jokowi Hari Ini

6 hari lalu

7 Fakta Bandara Panua Pohuwato yang Diresmikan Jokowi Hari Ini

Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato pada hari ini, Senin, 22 April 2024. Berikut 7 fakta Bandara Panua Pohuwato, Gorontalo.

Baca Selengkapnya

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

6 hari lalu

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Bandara Panua Pohuwato Senilai Rp 437 Miliar

6 hari lalu

Jokowi Resmikan Bandara Panua Pohuwato Senilai Rp 437 Miliar

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan bandara Panua Pohuwato, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, pada hari ini, Senin, 22 April 2024.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

11 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Imbas Serangan Iran ke Israel, Pemerintah akan Evaluasi Anggaran Subsidi BBM 2 Bulan ke Depan

12 hari lalu

Imbas Serangan Iran ke Israel, Pemerintah akan Evaluasi Anggaran Subsidi BBM 2 Bulan ke Depan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal imbas serangan Iran ke Israel terhadap harga minyak dunia. Ia mengatakan pemerintah akan memonitor kondisi selama dua bulan ke depan sebelum membuat keputusan ihwal anggaran subsidi bahan bakar minyak atau BBM.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Sepakat Jaga Defisit Anggaran 2025 3 Persen, Apindo: Penyusunan RAPBN Mesti Displin

17 hari lalu

Pemerintah Sepakat Jaga Defisit Anggaran 2025 3 Persen, Apindo: Penyusunan RAPBN Mesti Displin

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menanggapi soal keputusan pemerintah menjaga defisit APBN 2025 di bawah 3 persen.

Baca Selengkapnya