Indeks Demokrasi Indonesia 2017, Pemerintah DKI Jakarta Tertinggi

Editor

Dwi Arjanto

Kamis, 13 Desember 2018 11:53 WIB

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mewakili Pemerintah DKI menerima penghargaan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tertinggi 2017 di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Desember 2018. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tertinggi pada 2017. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Kecuk Suhariyanto menyatakan, Jakarta masuk dalam empat provinsi yang meraih indeks teratas.

"Dari 34 provinsi baru ada empat provinsi yang Indeks Demokrasi Indonesia berkategori baik di atas 80 poin," kata Kecuk di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Desember 2018, terkait hasil yang diraih DKI Jakarta tersebut.
Baca : DKI Jakarta Raih Penghargaan Satu Peta Geoportal dari Pusat

Kecuk tak merinci angkanya. Setelah Jakarta, tiga provinsi lain yang memperoleh indeks tinggi secara urut adalah Yogyakarta, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Bangka Belitung. Menurut Kecuk, tak ada provinsi di Indonesia yang meraih indeks di bawah 60.

"Dengan kata lain tidak ada provinsi yang IDI-nya buruk" ujar dia.

Hari ini BPS merilis buku IDI 2017 dengan judul Citra Demokrasi Minim Kapasitas. Acara sekaligus memberikan penghargaan kepada empat provinsi peraih indeks tertinggi. BPS mencatat indeks kebebasan sipil Jakarta sebesar 87,73; indeks hak politik 80,06; dan indeks lembaga-lembaga demokrasi 87,12.

Advertising
Advertising

IDI adalah ukuran secara statistik yang mengukur tingkat kemajuan demokrasi Indonesia. Komponen IDI terdiri dari tiga aspek, 11 variabel, dan 28 indikator.
Simak juga :
Sampah di Teluk Jakarta, Ini Ajakan Anies Baswedan Soal Sampah
Polsek Ciracas Dibakar, Cerita Ortu Pengeroyok Anggota TNI Digeruduk Tamu

Pengumpulan data IDI diambil dari informasi kualitatif yang dikonversi menjadi angka-angka. Data itu diperoleh dari informasi surat kabar lokal dan dokumen seperti peraturan daerah atau peraturan gubernur.

IDI 2017 merupakan program hasil kerja sama BPS, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Secara nasional, IDI 2017 mencapai poin 72,11. "Berarti kehidupan demokrasi Indonesia ada di level sedang," ucap Kecuk.

Berita terkait

17 Bandara Internasional Turun Status, BPS: Hanya Digunakan 169 Wisatawan Mancanegara

1 hari lalu

17 Bandara Internasional Turun Status, BPS: Hanya Digunakan 169 Wisatawan Mancanegara

BPS mencatat hanya 169 wisatawan mancanegara yang menggunakan 17 Bandara yang kini turun status menjadi Bandara domestik.

Baca Selengkapnya

BPS: Inflasi Indonesia Mencapai 3 Persen di Momen Lebaran, Faktor Mudik

1 hari lalu

BPS: Inflasi Indonesia Mencapai 3 Persen di Momen Lebaran, Faktor Mudik

Badan Pusat Statistik mencatat tingkat inflasi pada momen Lebaran atau April 2024 sebesar 3 persen secara tahunan.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

7 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pembangunan rumah susun dapat mengatasi daerah kumuh di Jakarta.

Baca Selengkapnya

AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

8 hari lalu

AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

Menteri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan gambaran kondisi Jakarta setelah IKN beroperasi sebagai ibu kota negara.

Baca Selengkapnya

Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

8 hari lalu

Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

Sejak abad ke-16, Kota Jakarta telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan hingga secara resmi berubah menjadi DKI Jakarta, terakhir DKJ.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

9 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

10 hari lalu

Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

Dukcapil DKI Jakarta telah mengumumkan bahwa sebanyak 92.432 NIK akan dinonaktifkan karena berbagai faktor.

Baca Selengkapnya

Neraca Perdagangan Kita Surplus 47 Bulan Berturut-turut, Apa Penyebabnya?

11 hari lalu

Neraca Perdagangan Kita Surplus 47 Bulan Berturut-turut, Apa Penyebabnya?

Indonesia memperpanjang rekor surplus neraca perdagangan dalam 47 bulan terakhir pada Maret 2024

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Putusan MK Pengaruhi IHSG, Bandara Sam Ratulangi Mulai Dibuka

11 hari lalu

Terkini Bisnis: Putusan MK Pengaruhi IHSG, Bandara Sam Ratulangi Mulai Dibuka

Pembacaan putusan sengketa Pilpres di MK memengaruhi IHSG. Perdagangan ditutup melemah 7.073,82.

Baca Selengkapnya

Impor Maret 2024 Turun 2,6 Persen, Impor Bahan Baku Turun tapi Barang Konsumsi Naik

11 hari lalu

Impor Maret 2024 Turun 2,6 Persen, Impor Bahan Baku Turun tapi Barang Konsumsi Naik

BPS mencatat impor pada Maret 2024 turun 2,6 persen secara bulanan. Impor bahan baku dan bahan penolong turun, tapi barang konsumsi naik.

Baca Selengkapnya