TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginginkan semua kantor Pemerintah DKI menggunakan sistem drainase vertikal atau sumur resapan besar.

Sistem itu mengharuskan mulai dari kantor kecamatan, kelurahan, hingga sekolah di Ibu Kota mengalirkan air hujan masuk ke halaman sekitar gedung. Anies menamakannya zero run off.
Baca : DKI Manfaatkan Pulau Reklamasi, Anies Ibaratkan Lapangan Sepak Bola

"Jadi seluruh aliran air hujan harus ditampung di dalam wilayahnya lahan (tanah) kita sendiri. Tidak boleh keluar lahan," kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat, 28 Desember 2018.

Drainase vertikal adalah program Anies guna meminimalkan banjir di Jakarta. Sebelumnya Anies menjelaskan, dengan drainase vertikal, air yang masuk ke Jakarta tidak semuanya dialirkan ke laut melalui sungai. Sebagian air akan dialirkan ke dalam tanah. Drainase vertikal sedang diuji coba di beberapa lokasi.

Anies menargetkan penerapan zero run off di semua kantor pemerintah daerah berjalan per 31 Maret 2019. Dia juga mewacanakan zero run off diimplementasikan di perkantoran swasta di Ibu Kota dan meluas ke kantor pemerintah pusat.
Simak pula :
Tsunami Selat Sunda, Anies Minta Warga Jakarta Tetap Waspada

Anies mengharapkan 1,8 juta drainase vertikal bakal terbangun di Jakarta. Menurut Anies, dirinya telah berdiskusi dengan Presiden RI Joko Widodo ihwal rencana ini.

Bahkan, instruksi Gubernur Anies Baswedan yang memerintahkan semua gedung Pemerintah DKI mengaplikasikan drainase vertikal sudah diteken. "Kita mengeluarkan instruksi gubernur mengenai pembanguann vertikal drainase di seluruh perkantoran pemerintahan DKI," ucap Anies.