Aneka Kebijakan Pemda: Salat Berjamaah dan Rompi Buat yang Absen

Reporter

Tempo.co

Rabu, 16 Januari 2019 08:57 WIB

Seorang PNS membaca Alquran dan rekannya yang lain tertidur usai salat dzuhur. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi sama mengeluarkan kebijakan baru mulai pekan ini. Yang satu menginstruksikan pegawainya salat berjamaah setiap azan berkumandang, yang kedua menetapkan pemakaian rompi khusus untuk pegawai yang terlambat atau absen alias tidak disiplin.

Baca:
Surat Edaran Bupati Bogor: ASN Salat Berjamaah di Masjid

Bupati Bogor Ade Yasin menerbitkan surat edaran yang memerintahkan agar seluruh ASN melaksanakan salat berjamaah di Masjid Agung Baitul Faizin Kompleks Pemda Cibinong Kabupaten Bogor. Perintah berlaku untuk semua pegawai termasuk di lingkungan BUMD.

Surat edaran bernomor 541/261-Kesra tertanggal 14 Januari 2019 tersebut dikatakan Ade sebagai upaya guna memakmurkan masjid. Selain meningkatkan keimanan serta ketakwaan para ASN. Dalam surat itu Ade mengimbau seluruh pegawai segera menuju masjid saat azan berkumandang.

Baca juga:
Wali Kota Jakarta Selatan Anggarkan Magrib Mengaji Rp 1,5 Miliar

Advertising
Advertising

“Diharapkan, jika ini terlaksana maka kemampuan tolong menolong dalam kebaikan akan meningkat di jajaran Pemkab Bogor,” kata Ade, Selasa 15 Januari 2019.

Di Kota Bekasi, Wali Kota Rahmat Effendi menyatakan telah menyiapkan 200 rompi dua warna untuk anak buahnya yang tidak disiplin. Dua rompi masing-masing oranye untuk pelanggar disiplin berat dan kuning stabilo untuk pelanggar ringan.

Menurut Rahmat, berbagai pelanggaran disiplin seperti tidak mengikuti atau absen kegiatan salat subuh keliling dan tidak mengikuti apel setiap senin. "Selain pegawai biasa, pimpinannya juga memakai sebagai konsekuensi mempunyai anak buah indisipliner," ujar Rahmat.

Baca:
Rompi Oranye Pegawai Tak Disiplin di Bekasi, Pengamat: Berlebihan

Dia menambahkan jumlah rompi tersebut kurang karena yang melakukan indisipliner mencapai 500 pegawai. "Ini bukan pencitraan, ada prosesnya ASN dituntut kerja berprestrasi, korelasi buat kepuasan masyarakat," kata Rahmat Effendi, 14 Januari 2019.

Berita terkait

Kepala Bappenas: Pembangunan IKN Sudah 80,82 Persen

10 jam lalu

Kepala Bappenas: Pembangunan IKN Sudah 80,82 Persen

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menyatakan bahwa pembangunan IKN sudah mencapai 80,82 persen per 25 April 2024.

Baca Selengkapnya

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

3 hari lalu

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyarankan agar rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditunda hingga Pilkada selesai.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

4 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Proses Kesiapan Boyongan Puluhan Ribu ASN ke IKN

4 hari lalu

Proses Kesiapan Boyongan Puluhan Ribu ASN ke IKN

Adapun jumlah ASN yang diperlukan untuk berada di IKN pada prioritas pertama sebanyak 11.916 orang.

Baca Selengkapnya

Apa Syarat Menjadi Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

5 hari lalu

Apa Syarat Menjadi Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

Salah satu syarat calon pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah harus lulus seleksi sebagai calon mahasiswa kampus PKN STAN.

Baca Selengkapnya

Azwar Anas Minta Pemda Percepat Input Formasi Kebutuhan ASN

6 hari lalu

Azwar Anas Minta Pemda Percepat Input Formasi Kebutuhan ASN

Badan Kepegawaian Negara sedang melakukan verifikasi dan validasi rincian formasi ASN yang sudah ditetapkan berdasarkan usulan dari seluruh instansi pusat dan daerah.

Baca Selengkapnya

Catatan Dosen Unair untuk Relokasi ASN ke IKN: Kebijakan Terburu-buru

6 hari lalu

Catatan Dosen Unair untuk Relokasi ASN ke IKN: Kebijakan Terburu-buru

Sejak Oktober 2023 lalu, Pemerintah telah mengumumkan keputusan untuk memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara atau IKN

Baca Selengkapnya

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

6 hari lalu

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

KPK berharap ke depannya, paraCPNS baru ini dapat menjaga nama baik lembaga dalam menjalankan tugasnya.

Baca Selengkapnya

Kementerian PUPR: Progres Rusun ASN di IKN Rata-rata Capai 40 Persen

9 hari lalu

Kementerian PUPR: Progres Rusun ASN di IKN Rata-rata Capai 40 Persen

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan progres pembangunan rumah susun (Rusun) ASN di di IKN rata-rata capai 40 persen.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Prabowo-Gibran Diharap Percepat Pertumbuhan Ekonomi, Tanggal Pendaftaran CPNS 2024

12 hari lalu

Terpopuler: Prabowo-Gibran Diharap Percepat Pertumbuhan Ekonomi, Tanggal Pendaftaran CPNS 2024

Berita terpopuler: Prabowo-Gibran diharap bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi usai dilantik, pendaftaran CPNS 2024 dibuka.

Baca Selengkapnya