PKS: Surat Penetapan Cawagub DKI Tunggu Tanda Tangan Prabowo

Rabu, 27 Februari 2019 08:48 WIB

Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra tDKI saat konferensi pers ihwal kelanjutan pembahasan calon wakil gubernur DKI di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Sabtu, 16 Februari 2019. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) telah menandatangani surat penetapan dua calon wakil gubernur atau cawagub DKI Jakarta. Ketua Bidang Humas DPW PKS DKI Zakaria Maulana Alif mengatakan pihaknya menunggu kabar tanda tangan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani.

"Saya belum dapat infonya lagi," kata Zakaria kepada Tempo pada Rabu, 27 Februari 2019.

Baca: Tolak Cawagub DKI dari PKS, FBR Pasang Spanduk Besar di DPRD DKI

Sampai Selasa sore, Zakaria mengatakan pihaknya masih menuggu kabar baik soal penandatanganan surat pengesahan penetapan dari Gerindra. "Mudah-mudahan ada kabar baik hari ini," kata dia, Selasa, 26 Februari kemarin.

Zakaria mendapat informasi soal penandatanganan itu dari Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta Sakhir Purnomo. Ia menyebut, kewajiban PKS soal administratif calon wagub sudah tuntas.

Advertising
Advertising

Menurut Zakaria, partainya telah mengirimkan surat penetapan nama calon wagub kepada Gerindra. "Sudah ada di sana (Gerindra)," kata dia.

DPW PKS DKI dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra DKI telah menandatangani surat penetapan calon wagub pada Jumat, 22 Februari 2019. Dalam surat itu tercantum dua nama cawagub DKI yang lolos seleksi, yakni Sekretaris DPW PKS DKI Agung Yulianto dan mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu.

Baca: Gerindra Minta Dua Cawagub DKI Segera Pelajari Masalah Ibu Kota

Sebelumnya, PKS menyodorkan tiga kadernya untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon wagub DKI. Selain Agung dan Syaikhu, Abdurrahman Suhaimi selaku Ketua Fraksi PKS di DPRD DKI turut menjalani proses uji.

PKS dan Gerindra DKI sepakat menyisihkan Suhaimi lantaran dianggap tak cocok menjadi pendamping Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ketua DPD Gerindra DKI Mohamad Taufik mengatakan Suhaimi lebih pantas duduk di kursi legislatif ketimbang eksekutif.

Pengesahan dua cawagub DKI tak berhenti di situ. Pimpinan DPP PKS dan Gerindra juga harus menandatangani surat penetapan. Setelah urusan di pimpinan pusat kelar, dua partai pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno itu bakal menyerahkan surat kepada Anies untuk diteruskan ke DPRD DKI. Penetapan wagub ditentukan dalam rapat paripurna anggota dewan.

Berita terkait

Ditemui Golkar, PKS Buka Peluang Koalisi di Pilkada Jakarta

7 jam lalu

Ditemui Golkar, PKS Buka Peluang Koalisi di Pilkada Jakarta

Kolaborasi yang dimaksud Mabruri, ialah PKS tak mampu bekerja sendirian untuk membangun Jakarta lebih baik lagi ke depannya.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

15 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Mendekati Pilkada 2024, Susanti Dewayani Daftar ke DPC Gerindra

15 jam lalu

Mendekati Pilkada 2024, Susanti Dewayani Daftar ke DPC Gerindra

Langkah politik dr. Susanti Dewayani SpA semakin terlihat mantap dengan pendaftarannya ke DPC Partai Gerindra

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

16 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

16 jam lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

20 jam lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

21 jam lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

22 jam lalu

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

PDIP tidak mengundang Jokowi dalam acara Rakernas V di Jakarta. Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan PDIP juga bakal menentukan sikap politiknya.

Baca Selengkapnya

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

22 jam lalu

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

PDIP akan lakukan Rakernas V di kawasan Ancol, Jakarta pada 24-26 Mei 2024. Apa persiapan dan yang akan dibahas dalam Rakernas PDIP itu?

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

22 jam lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya