TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR) Luthfi Hakim mengatakan organisasinya kecewa serta menolak calon wakil gubernur DKI Jakarta dari PKS.

Baca: Tolak Cawagub DKI dari PKS, FBR Pasang Spanduk Besar di DPRD DKI

Kekecewaan itu lantaran Ketua DPW PKS DKI Sakhir Purnomo disebut pernah bicara di salah satu media nasional bahwa telah berkomunikasi dengan FBR ihwal cawagub. Padahal faktanya, ujar Luthfi, belum pernah ada pembicaraan.

"Berarti dia telah melakukan hoaks. Nah itu yang dipermasalahan oleh teman-teman FBR di Jakarta Selatan, gak tau mungkin yang lain akan menyusul," kata dia kepada Tempo, Sabtu, 2 Maret 2019.

Menurut Luthfi, FBR dulunya berjasa atas kemenangan Anies Baswedan - Sandiaga Uno di Pemilihan Kepala Daerah DKI atau Pilkada 2017. Namun, jasa itu menurut dia seolah-olah dilupakan begitu saja karena saat ini FBR tidak diajak bicara ihwal pengganti Sandiaga Uno.

"Dulu kami punya kontribusi menghadirkan 4820 saksi di bawah naungan Timses Anies-Sandi. Belum lagi yang sukarela," kata dia.

Pada Pilkada 2017, Luthfi menyatakan FBR mendukung sepenuhnya Sandiaga Uno hingga merebut kursi gubernur dan wakil gubernur DKI.

"Kita dulu dukungnya bang Sandi, mati-matian kita dukung. Sekarang penggantinya kita gak kenal," lanjut Luthfi.

Namun protes ini baru disampaikan FBR setelah penetapan dua calon PKS sebagai cawagub DKI diteken oleh dua partai pengusung Anies-Sandi, PKS dan Gerindra.

Surat penetapan cawagub DKI dari pengurus PKS dan Gerindra telah diserahkan kepada Gubernur DKI Anies Baswedan pada 1 Maret 2019. Surat itu diserahkan Sakhir Purnomo tanpa disertai perwakilan Gerindra DKI kepada Anies melalui Sekretaris Daerah DKI Saefullah.

Baca: Cawagub DKI Sudah Diserahkan PKS ke Anies, FBR Merasa Jadi Daun Salam

Atas penyerahan surat itu, Luthfi mengaku pasrah jika sudah sesuai prosedur. Namun, dia berharap cawagub DKI dari PKS yaitu Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu sadar untuk memperkenalkan dirinya kepada warga Betawi. "Serta belanja masalah, apa yang sebenarnya diinginkan masyarakat Betawi kepada Pemerintah Daerah" kata pimpinan FBR itu.