Tahun Politik, Ketua DPRD Sangsi Pemilihan Wagub DKI Bakal Lancar

Selasa, 5 Maret 2019 19:21 WIB

Dari kiri: Mayjend TNI (Purn) Ferrial Sofyan, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Lulung Lunggana, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Mohamad Taufik, dan Triwisaksana bergandeng tangan bersama seusai mengikuti rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta, Gambir, Jakarta, 7 November 2017. ANTARA/Aprillio Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi sangsi dua per tiga dari 106 anggota dewan akan menghadiri rapat paripurna pemilihan wakil gubernur atau wagub DKI. Prasetio menyebut di tahun politik ini, tak mudah mengumpulkan anggota dewan yang saat ini maju lagi sebagai calon legislatif.

"Mengumpulkan satu dua tiga orang tidak gampang. Saya kebetulan juga caleg dan turun ke lapangan, ya ini juga agak ribet tapi mudah-mudahan tidak lah kalau untuk kepentingan masyarakat Jakarta," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 4 Maret 2019.

Baca: Ketua DPRD: Nasib Cawagub DKI Ditentukan 106 Anggota

Menurut Prasetio, anggota dewan bakalan sibuk mengampanyekan dirinya sendiri ataupun calon presiden dan wakil presiden menjelang pemilu 2019. Hal itu mengingat pencoblosan calon legislatif dan eksekutif bakal berlangsung bulan depan, yaitu 17 April 2019.

Untuk mengesahkan wakil gubernur, Prasetio mengatakan diperlukan kehadiran dan suara dari dua per tiga dari 106 anggota dewan di rapat paripurna. "Jangan meninggalkan, absennya ada tapi orangnya tidak ada. Itu tidak jadi," ujarnya.

Advertising
Advertising

Baca: Ketua DPRD Terima Surat dari Anies Soal Cawagub DKI

Sebelumnya Prasetio telah menerima surat penetapan dua calon wagub yang direkomendasikan partai pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra. Surat itu diserahkan Gubernur DKI Anies Baswedan melalui Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Muhammad Mawardi.

Dua nama yang tertulis dalam surat itu adalah Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS DKI Agung Yulianto dan mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu. Mereka telah menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test). Adapun proses pembahasan calon wagub DKI ini berjalan sejak November 2018.

Berita terkait

Dulu Ditolak Mahfud MD, Kini Pemerintah dan DPR Setuju RUU MK Dibawa ke Paripurna

4 hari lalu

Dulu Ditolak Mahfud MD, Kini Pemerintah dan DPR Setuju RUU MK Dibawa ke Paripurna

RUU MK disetujui dibawa ke paripurna DPR. Padahal beleid ini pernah ditolak di era Menkopolhukam Mahfud Md.

Baca Selengkapnya

Eks Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara dapat Remisi Lebaran, Apa Kasus Korupsinya?

37 hari lalu

Eks Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara dapat Remisi Lebaran, Apa Kasus Korupsinya?

Mantan Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanagara dapar remisi lebaran 2024 bersama 240 narapidana di Lapas Sukamiskin, Bandung. Apa kasus korupsinya?

Baca Selengkapnya

Puan Maharani Singgung Sengketa Pilpres dalam Rapat Paripurna

44 hari lalu

Puan Maharani Singgung Sengketa Pilpres dalam Rapat Paripurna

Puan Maharani menyebut proses sengketa hasil Pilpres di MK hendaknya menjadi jalan untuk menyempurnakan demokrasi di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

51 hari lalu

Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak RUU DKJ.

Baca Selengkapnya

Sufmi Dasco Ingatkan Pentingnya Jaga Etika Politik

5 Maret 2024

Sufmi Dasco Ingatkan Pentingnya Jaga Etika Politik

Menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak untuk menciptakan pemilu yang semakin beradab dan mencerdaskan kehidupan rakyat.

Baca Selengkapnya

Ratusan Anggota DPR Absen Sidang Paripurna, Puan Maharani Bilang Mereka Turun ke Dapil

16 Januari 2024

Ratusan Anggota DPR Absen Sidang Paripurna, Puan Maharani Bilang Mereka Turun ke Dapil

Puan Maharani menyebut pihaknya akan bertanggung jawab atas absennya ratusan anggota DPR pada Sidang Paripurna Pembukaan Masa Sidang III pada Selasa, 16 Januari 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Gelar Sidang Kabinet Paripurna sebelum Bertolak ke Luar Negeri

9 Januari 2024

Jokowi Gelar Sidang Kabinet Paripurna sebelum Bertolak ke Luar Negeri

Menurut informasi, pada Jokowi akan memipin rapat mengenai peningkatan kinerja ASN melalui keterpaduan layanan digital.

Baca Selengkapnya

Revisi UU ITE Disahkan DPR, Masa Berlaku Tunggu Tanda Tangan Presiden Jokowi

5 Desember 2023

Revisi UU ITE Disahkan DPR, Masa Berlaku Tunggu Tanda Tangan Presiden Jokowi

DPR RI mengesahkan revisi kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE.

Baca Selengkapnya

BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp 18,19 Triliun pada Semester I -2023

5 Desember 2023

BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp 18,19 Triliun pada Semester I -2023

Ketua BPK Isma Yatun menyatakan ada potensi kerugian negara Rp 18,19 triliun dari hasil pemeriksaan sepanjang semester I - 2023.

Baca Selengkapnya

Revisi UU IKN Disahkan Paripurna DPR, Simak 8 Alasan Penolakan PKS

3 Oktober 2023

Revisi UU IKN Disahkan Paripurna DPR, Simak 8 Alasan Penolakan PKS

Fraksi PKS menolak revisi UU tersebut utamanya karena pembangunan IKN berpotensi memperberat beban APBN dan menambah utang negara.

Baca Selengkapnya