TEMPO.CO, Jakarta - Wacana penjualan saham bir milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 26,25 persen di PT Delta Djakarta, kembali mencuat setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempertegas akan menjualnya. Namun, ternyata pembahasan penjualan saham itu tak hanya kali ini saja bergulir.

Pada 2005, DPRD DKI Jakarta yang pertama kali memunculkan wacana penjualan. Ketika itu, DPRD Jakarta merekomendasikan kepada pemerintah Jakarta untuk menjualnya guna menambal kas daerah. Namun Gubernur DKI Jakarta saat itu, Sutiyoso menolaknya. Bahkan ia meminta dewan berhenti membicarakan opsi penjualan itu.

Baca: Untung-Rugi DKI Jual Saham Bir Delta Djakarta

"Menjual itu harus dihitung feasibility-nya. Peraturannya bagaimana, itu kan aset pemerintah provinsi harus melalui kajian. Kalau DPRD terus ngomong harus dijual, saham itu bisa anjlok," kata Sutiyoso pada Desember 2005.

Setelah tak ada pembicaraan lagi, 10 tahun kemudian rencana penjualan saham Delta kembali mencuat pada zaman Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pembahasan itu dipicu keputusan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel yang mengeluarkan aturan melarang penjualan alkohol golongan A atau berkadar kurang dari 5 persen di minimarket pada April 2015.

Setelah Permendag itu keluar, merek bir produksi PT Delta seperti Anker, San Miguel, dan Carlsberg segera hilang dari peredaran minimarket. Hal ini membuat penjualan bir menjadi anjlok dan berimbas pada pemberian dividen kepada Pemprov DKI yang menurun cukup drastis.

Poster dukungan untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat berlangsungnya aksi tolak saham bir di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2019. Pendemo meminta agar Gerindra DKI menyampaikan aspirasinya kepada anggota DPRD DKI lainnya yang menolak melepaskan saham DKI di PT Delta Djakarta. TEMPO/Melgi Anggia

Saat itu muncul kembali opsi mengenai penjualan, tetapi Ahok menolaknya. Ia beralasan, tak ada orang mati karena minum bir. "Ngapain dijual? Ini perusahaan daerah yang menguntungkan, selain produknya tak berdampak mematikan. Yang bikin meninggal itu karena minumannya oplosan." kata Ahok pada Juni 2015.

Opsi penjualan kembali mencuat saat Anies Baswedan dan Sandiaga Uno terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 2017. Sandiaga menilai tak ada untungnya pemerintah memiliki saham perusahaan yang memproduksi bir.
Menurut Sandiaga, kepemilikan saham di Delta tidak berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Ia mengatakan akan mematangkan rencana tersebut dengan menunjuk investment banker yang mumpuni, seperti perusahaan Reksa Dana dan Bahana.

Baca: Sejarah PT Delta Djakarta, Perusahaan Bir Sejak Zaman Belanda

Kedua perusahaan tersebut, kata Sandi, sudah biasa mengkaji proses penjualan saham. "Banyak yang minat karena perusahaannya untung dan bagus," kata Sandiaga.

Pada Mei 2018, Anies Baswedan mengirimkan surat persetujuan penjualan saham ke DPRD DKI Jakarta. Namun sampai saat ini, surat tersebut tak mendapatkan balasan dari dewan, hanya penolakan secara verbal dari Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi.

Prasetio menyatakan tak setuju dengan rencana Anies itu. Sebab, menurut dia, penjualan saham itu merupakan tindakan yang tak tepat "Salahnya Delta tuh apa sih PT itu? Saya tetap berprinsip, enggak ada yang merugikan untuk pemerintah daerah, apalagi yang dikatakan setahun dapat Rp 50 miliar," ujarnya.

Saat ini, belum ada rapat atau pertemuan yang digelar untuk membahas pelepasan saham DKI di PT Delta Djakarta. Untuk mendorong penjualan saham, Anies mengatakan akan melaporkan Ketua DPRD kepada rakyat Jakarta. "Kami laporkan kepada rakyat Jakarta, bahwa wakil-wakil Anda ingin tetap memiliki saham bir. Biar nanti warganya juga yang ikut menyampaikan aspirasi," ujarnya. Pada Jumat lalu, sejumlah kelompok massa menggelar aksi dukung jual saham bir di DPRD DKI. Mereka menyampaikan dukungan agar Anies tetap melanjutkan penjualan saham itu.