Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tolak Pemprov DKI Jual Saham Bir, PDIP: Bukan Masalah Haram tidak Haram

Reporter

image-gnews
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 22 Agustus 2022. TEMPO/Lani Diana
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 22 Agustus 2022. TEMPO/Lani Diana
Iklan

TEMPO.CO, JakartaPelaksana Tugas (Plt) Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyebut saham bir Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) bisa membantu DKI Jakarta saat COVID-19.

"Iya waktu kami COVID-19 dapat dana dari situ untuk membantu Pendapatan Asli Daerah (PAD) kan dari Bank DKI dan PT Delta," kata Prasetio Edi Marsudi saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki saham sebesar 26,25 persen yang tercatat di PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) pada 2023. Adapun saham tersebut digunakan sebagai kendali pemerintah.

"Saham di Delta dikasih oleh Belanda, tujuannya untuk mengukur sampai sebatas mana pemerintah bisa mengontrol masyarakat beli dan minum bir," katanya.

Ketua DPRD DKI Jakarta ini menuturkan adanya saham di perusahaan bir tersebut perlu dipahami lantaran Jakarta sebagai kota wisata. "Kok, gubernur mau menghilangkan yang dia tidak tahu sejarah PT Delta, bukan masalah ini haram atau tidak haram," tuturnya.

Pernyataan Prasetio ini menanggapi ucapan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengenai bacapres 2024, Anies Baswedan, yang pada 2017-2022 menjabat sebagai Gubernur DKI ingin menjual saham PT Delta Djakarta Tbk namun tidak disetujui DPRD DKI.

Prasetio menilai seharusnya Ahmad Syaikhu mendalami sejarah PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) agar lebih memahami tujuan adanya saham bir tersebut. "Dalam sejarah itu, sebagai gubernur tidak pernah memberikan Penyertaan Modal Daerah (PMD) ke Delta lantaran ditakutkan disalahgunakan," katanya.

Penjualan saham bir menjadi salah satu janji kampanye Anies Baswedan saat Pilgub DKI Jakarta. Namun, janji itu tak terlaksana hingga akhir jabatannya karena terbentur persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI yang menjadi syarat sesuai aturan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Mohammad Arifin pada Maret 2021 menyebut jika Anies sudah tiga kali mengirimkan surat ke pimpinan DPRD terkait penjualan saham bir, tapi tak direspons. 

Di sisi lain, PT Delta Djakarta rutin memberikan dividen ke Pemprov DKI Jakarta. Pada 2020, misanya, perusahaan ini memperoleh keuntungan Rp123,5 miliar. Keuntungan tersebut menurun hampir 61 persen dari tahun 2019 yang hampir Rp 317 miliar. Dari keuntungan ini Rp 52,5 miliar disetor ke kas pemerintah pada 2021.

“Bisa dibayangkan dalam kondisi ekonomi kita masih dalam posisi resesi PT Delta Djakarta masih mampu menyetor dividen sebesar itu ke kas Pemprov DKI Jakarta. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan ini sangat sehat dan memiliki prospek yang sangat bagus ke depan,” kata Komisaris Utama PT Delta Djakarta saat itu, Sarman Simanjorang, melalui keterangan tertulisnya pada Selasa, 24 Agustus 2021.

Anies, saat masih menjabat, pernah menyebut jika Pemprov DKI menjual 26,25 persen sahamnya di PT Delta Djakarta akan mendapat pemasukan sebesar Rp 1,2 triliun. Dengan dana sebanyak itu, Anies mengatakan Pemprov DKI dapat membangun banyak infrastruktur baru, seperti sekolah dan pipa air.

JULNIS FIRMANSYAH | ZEFANYA APRILIA | ANTARA

Pilihan Editor: 4 Hal yang Diketahui di Kasus Mayat Bapak-Anak Membusuk di Koja

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PKS dan Golkar Sepakat Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024, Ini Alasannya

5 jam lalu

Bakal calon Wali Kota Depok dari PKS Imam Budi Hartono dan bakal calon Wakil Wali Kota Depok dari Golkar Ririn Farabi Arafiq pada Pilkada Depok 2024. (ANTARA/Foto: Feru Lantara)
PKS dan Golkar Sepakat Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024, Ini Alasannya

Imam mengatakan pasangan Imam-Ririn untuk Pilkada Depok 2024 berencana melakukan deklarasi secepatnya.


Kenapa Tak Bisa Duet Anies Baswedan -Ahok di Pilkada Jakarta? KPU Sebutkan Bunyi Pasal Larangannya

18 jam lalu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan Djarot Syaiful Hidayat mengobrol saat usai acara pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Kenapa Tak Bisa Duet Anies Baswedan -Ahok di Pilkada Jakarta? KPU Sebutkan Bunyi Pasal Larangannya

Kadivi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya sebut duet Anies Baswedan-Ahok pada Pilkada Jakarta 2024 tak akan terwujud.


Prabowo Ingatkan agar Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS dan PPP Bilang Begini

18 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto saat menghadiri rapat koordinasi nasional (rakornas) pilkada Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Mei 2024. Dalam sambutannya, Prabowo memuji kesetiaan PAN atas dukungannya. Setidaknya PAN sudah mendukung Prabowo selama 15 tahun. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Prabowo Ingatkan agar Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS dan PPP Bilang Begini

PPP menyinggung pengalaman Prabowo di luar pemerintahan sebagai oposisi selama 10 tahun.


PKS Soal Rencana Penambahan Kementerian: Jangan Sampai Uang Habis untuk Gaji Karyawan

20 jam lalu

Mardani Ali Sera. Dok TEMPO
PKS Soal Rencana Penambahan Kementerian: Jangan Sampai Uang Habis untuk Gaji Karyawan

Respons PKS soal rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin menambah jumlah kementerian.


Respons Senada PKS dan Ganjar soal Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu

20 jam lalu

Politikus PKS Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
Respons Senada PKS dan Ganjar soal Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu

Politikus PKS Mardani Ali Sera mengingatkan Prabowo mengenai fungsi kontrol yang harus tetap dilakukan dalam pemerintahannya.


PKS Ingatkan Prabowo yang Minta Pemerintahannya Tidak Diganggu: Kontrol Pemerintah Wajib

22 jam lalu

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera
PKS Ingatkan Prabowo yang Minta Pemerintahannya Tidak Diganggu: Kontrol Pemerintah Wajib

PKS mengingatkan Prabowo mengenai fungsi kontrol yang harus tetap dilakukan dalam pemerintahan Prabowo.


Rektor Paramadina: Anies dan Ahok Sangat Mungkin Berpasangan di Pilkada Jakarta

1 hari lalu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tertawa bersama dengan Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) usai hadiri acara pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Rektor Paramadina: Anies dan Ahok Sangat Mungkin Berpasangan di Pilkada Jakarta

Dalam pemilihan presiden 2024, Anies tampil dengan citra nasionalis religius biasa. Sedangkan, Ahok selama ini dianggap sebagai seorang nasionalis.


KPU DKI Pastikan Duet Anies-Ahok Tak Bisa Terwujud: Melanggar Undang-undang

1 hari lalu

Politikus PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyampaikan orasi politiknya dalam acara Ahokers Bareng Ganjar di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024. Relawan Ahokers resmi mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. ANTARA/Aprillio Akbar
KPU DKI Pastikan Duet Anies-Ahok Tak Bisa Terwujud: Melanggar Undang-undang

KPU Provinsi DKI Jakarta memastikan duet Anies Baswedan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada DKI Jakarta 2024 tidak akan terwujud.


Prabowo Bertekad Tak Akan Tinggalkan Masyarakat Aceh dan Sumbar, Kenapa?

1 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto saat menghadiri rapat koordinasi nasional (rakornas) pilkada Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Mei 2024. Dalam sambutannya, Prabowo memuji kesetiaan PAN atas dukungannya. Setidaknya PAN sudah mendukung Prabowo selama 15 tahun. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Prabowo Bertekad Tak Akan Tinggalkan Masyarakat Aceh dan Sumbar, Kenapa?

Prabowo bertekad untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat di Aceh dan Sumbar.


Imam Budi Hartono Sebut Hampir 100 Persen Bakal Berpasangan dengan Ririn Farabi di Pilkada Depok

1 hari lalu

Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono saat diwawancarai wartawan di Depok, Selasa 25 Juli 2023. ANTARA/Feru Lantara
Imam Budi Hartono Sebut Hampir 100 Persen Bakal Berpasangan dengan Ririn Farabi di Pilkada Depok

Kandidat calon Wali Kota Depok dari PKS, Imam Budi Hartono mengaku pada Pilkada 2024 hampir 100 persen berpasangan dengan politisi Golkar Ririn Farabi A. Rafiq.