Pembangunan Transportasi, DKI Dapat Kucuran Dana Rp 571 Triliun

Rabu, 20 Maret 2019 12:07 WIB

Warga mengikuti uji coba publik pengoperasian MRT (Mass Rapid Transit) fase I koridor Lebak Bulus - Bundaran HI di Stasiun Lebak Bulus, Jakarta, Selasa, 12 Maret 2019. MRT Jakarta resmi melakukan uji coba terhadap publik dari 12 hingga 24 Maret 2019. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah pusat bakal mengucurkan dana pembangunan infrastruktur transportasi untuk pemerintah DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah menyetujui proposal anggaran sebesar Rp 571 triliun.

"Proposal yang dibawa (pemerintah) Jakarta disetujui bahwa diperlukan anggaran sebesar Rp 571 triliun," kata Anies di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2019.

Baca: Jokowi Minta Anies Integrasikan Lembaga Transportasi Jabodetabek

Anies menuturkan anggaran itu diperuntukkan pembangunan infrastruktur transportasi di DKI. Contohnya adalah untuk perpanjangan jarak kereta moda raya terpadu (MRT) dan light rail transit (LRT).

Menurut Anies, panjang MRT yang kini baru sekitar 13 kilometer bakal diperpanjang menjadi 231 kilometer. PT MRT Jakarta telah menyelesaikan pembangunan MRT Fase I rute Lebak Bulus-Bundaran HI dengan panjang lintasan 15,7 kilometer. Pemda bakal melanjutkan pembangunan MRT Fase II. Peletakan batu pertama dilakukan pada 24 Maret 2019.

Advertising
Advertising

Kereta LRT Jakarta terparkir di Stasiun Veledrom, Jakarta, Senin, 25 Februari 2019. Pada saat uji coba ini pihak LRT menegaskan bahwa mereka masih berfokus mengejar sertifikasi dan perizinan SOP operasional dan perawatan kepada Kementerian Perhubungan. Kereta LRT Jakarta ini ditargetkan akan beroperasi pada Maret 2019 mendatang. TEMPO/Muhammad Hidayat

Rute MRT Fase II semula direncanakan membentang dari Bundaran HI ke Kampung Bandan, Jakarta Utara. Belakangan, rutenya diubah hanya sampai Kota, Jakarta Barat. Sebab, lahan di Kampung Bandan tak bisa digunakan karena berstatus dalam sengketa.

Sejak rencana depo Kampung Bandan dibatalkan, beberapa lokasi pernah dicanangkan menjadi lokasi pengganti. Salah satunya kawasan Ancol dan Taman Bersih, Manusiawi, dan Berwibawa (BMW) di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ancol lebih dulu dihapus sebagai opsi lokasi depo. Belakangan, Taman BMW pun batal menjadi lokasi depo.

Saat ini, PT MRT masih mengkaji depo MRT Fase II di kawasan Ancol. Sebelumnya rute itu disebut akan berparalel dengan proyek MRT Jakarta koridor East-West rute Cikarang-Balaraja. Panjangnya sekitar 80 kilometer.

Baca: Anies Klaim Ketua DPRD Setuju Tarif MRT Sebelum 24 Maret

Selain untuk MRT, Anies mengatakan bakal ada perpanjangan rute untuk LRT Jakarta. DKI juga berencana membangun infrastruktur air bersih. Namun ia belum mendetailkan konsep pembangunan tersebut. "Itu akan dikebut dalam 10 tahun," kata Anies.

Jokowi juga menugaskan pemerintah DKI untuk membentuk badan pengelolaan transportasi terintegrasi di Jabodetabek. Anies mengatakan pemerintah daerah bakal menggabungkan lembaga transportasi yang sudah ada dan bukan membentuk lembaga baru. Misalnya adalah mengintegrasikan PT Mass Rapid Transit, LRT Jakarta, PT Kereta Commuter Indonesia, dan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Jokowi, kata Anies, menyebut penggabungan ini dengan istilah entitas.

Berita terkait

Prabowo Mengaku Disiapkan Jokowi dengan Matang untuk Jadi Presiden

6 menit lalu

Prabowo Mengaku Disiapkan Jokowi dengan Matang untuk Jadi Presiden

Prabowo mengungkapkan hal itu di acara PBNU.

Baca Selengkapnya

Didesain sebagai Kota Cerdas, IKN Bakal Hadirkan Smart Transportation and Mobility

19 menit lalu

Didesain sebagai Kota Cerdas, IKN Bakal Hadirkan Smart Transportation and Mobility

OIKN bakal mengembangkan sistem transportasi cerdas di IKN.

Baca Selengkapnya

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

8 jam lalu

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

PN Jakarta Selatan menolak gugatan advokat David Tobing yang menganggap Rocky Gerung telah menghina Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

9 jam lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

10 jam lalu

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

22 jam lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Anies soal Kemungkinan Jadi Menteri di Pemerintahan Prabowo: Saya Tidak Berandai-andai

1 hari lalu

Anies soal Kemungkinan Jadi Menteri di Pemerintahan Prabowo: Saya Tidak Berandai-andai

Anies Baswedan mengomentari peluang bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai menteri.

Baca Selengkapnya

Anies soal Peluang Maju di Pilgub Jakarta: Sekarang Rehat Dulu

1 hari lalu

Anies soal Peluang Maju di Pilgub Jakarta: Sekarang Rehat Dulu

Anies Baswedan menanggapi singkat wacana dirinya akan maju kembali sebagai calon gubernur di Pilkada DKI Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Anies Nilai PKS Berada di Persimpangan Jalan usai Putusan MK

1 hari lalu

Anies Nilai PKS Berada di Persimpangan Jalan usai Putusan MK

PKS belum menentukan apakah bergabung dengan pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto atau berada di luar pemerintahan.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

1 hari lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya