Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Minta Anies Integrasikan Lembaga Transportasi Jabodetabek

image-gnews
Sejumlah wartawan dan pekerja berada di Stasiun Mass Rapid Transit (MRT) Bundaran HI, Jakarta, Rabu, 30 Januari 2019. MRT Jakarta direncanakan menjadi bagian program terintegrasi transportasi di Jakarta bernama Jak Lingko yang akan mengintegrasikan moda angkutan MRT, LRT dan TransJakarta. ANTARA
Sejumlah wartawan dan pekerja berada di Stasiun Mass Rapid Transit (MRT) Bundaran HI, Jakarta, Rabu, 30 Januari 2019. MRT Jakarta direncanakan menjadi bagian program terintegrasi transportasi di Jakarta bernama Jak Lingko yang akan mengintegrasikan moda angkutan MRT, LRT dan TransJakarta. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi menugaskan pemerintah DKI Jakarta untuk membentuk badan pengelolaan transportasi terintegrasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Gubernur DKI Anies Baswedan menyatakan pemerintah daerah bakal menggabungkan lembaga transportasi Jabodetabek yang sudah ada, bukan membentuk lembaga baru.

Misalnya adalah mengintegrasikan PT Mass Rapid Transit, LRT Jakarta, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), dan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Jokowi, kata Anies, menyebut penggabungan ini dengan istilah entitas.

Baca: DPRD Usul Gratiskan Tarif MRT dan LRT, Anies: Tidak Mungkin

"Entitas baru ini adalah mengintegrasikan dari yang sudah ada, kemudian entitas baru ini nantinya yang akan melaksanakan pengelolaan tansportasi di DKI," kata Anies di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2019.

Jokowi meminta Anies untuk merampungkan pembuatan lembaga ini pada Juli 2019. Nantinya, badan pengelola transportasi terintegrasi itu berada dalam naungan pemerintah DKI Jakarta.

Anies memaparkan, pengelolaan transportasi Jabodetabek akan menjadi satu arah di bawah kendali badan ini. Subsidi pun langsung diberikan untuk badan tersebut, bukan masing-masing BUMD atau BUMN transportasi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Sekarang nih misalnya Jakarta memberi subsidi untuk TJ sendiri, untuk MRT sendiri, untuk LRT sendiri. Kalau nanti terintegrasi akan bisa satu subsidi untuk semuanya," kata Anies.

Baca: JK Usul Pembentukan Otoritas Pengelola Transportasi Jabodetabek

Keputusan ini merupakan hasil rapat terbatas antara pemerintah pusat dengan pemerintah DKI pada Senin, 18 Maret lalu. Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengusulkan membentuk badan pengelola transportasi baru di wilayah Jabodetabek. Badan ini akan menjadi wadah koordinasi para kepala daerah di wilayah tersebut.

JK ingin kepala daerah mengkoordinasikan langsung pengelolaan transportasi Jabodetabek agar lebih efektif. Ia ingin badan tersebut juga mengintegrasikan moda transportasi penyambung Jakarta dan sekitarnya sehingga kemacetan bisa diatasi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Terima Kunjungan Menlu Singapura di Istana

1 jam lalu

Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan tiba di Istana Kepresidenan Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Jumat, 26 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Terima Kunjungan Menlu Singapura di Istana

Presiden Jokowi terima kunjungan Menlu Singapura.


Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

1 jam lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.


Dukungan Jokowi untuk Masa Transisi Prabowo-Gibran

2 jam lalu

Dukungan Jokowi untuk Masa Transisi Prabowo-Gibran

Walau menyatakan tidak ada bentukan khusus tim transisi, Jokowi siap mengakomodasi program unggulan Prabowo-Gibran dalam perencanaan makro tahun depan dan menyokong seluruh proses politik mereka.


Sekjen Gerindra Tepis Isu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

2 jam lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Sekjen Gerindra Tepis Isu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menepis rumor kerenggangan hubungan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.


Golkar Ragu Jokowi Tak Lagi Kader PDIP: Kami Enggak Mau 'Ge-er'

3 jam lalu

Bakal Calon Presiden PDIP Ganjar Pranowo, Presiden Joko Widodo atau Jokowi, dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri saat mengjadiri Rapat Kerja Nasional atau Rakernas IV PDIP di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Jumat, 29 September 2023. TEMPO/Han Revanda Putra
Golkar Ragu Jokowi Tak Lagi Kader PDIP: Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Partai Golkar tidak ingin mengandai-andai mengenai keanggotaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Partai Demokrasi Indonesia Perjuang (PDIP).


Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

3 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.


Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk RAPBN 2025, Ekonom Ini Ingatkan Anggaran Bakal Sangat Tertekan

4 jam lalu

Prabowo dan Jokowi di restoran Seribu Rasa. Instagram/Prabowo
Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk RAPBN 2025, Ekonom Ini Ingatkan Anggaran Bakal Sangat Tertekan

Direktur Ideas menanggapi rencana Presiden Jokowi membahas program yang diusung Prabowo-Gibran dalam RAPBN 2025.


Jokowi Keluhkan Banyak Masyarakat Berobat ke Luar Negeri, Ini 3 Negara Populer Tujuan Wisata Medis WNI

4 jam lalu

Suharso Monoarfa bertemu Luhut Binsar Panjaitan di Singapura. Instagram/@Suharsomonoarfa
Jokowi Keluhkan Banyak Masyarakat Berobat ke Luar Negeri, Ini 3 Negara Populer Tujuan Wisata Medis WNI

Presiden Jokowi mengeluhkan hilangnya Rp 180 triliun devisa karena masih banyak masyarakat berobat ke luar negeri.


Terpopuler: Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo di RAPBN 2025 hingga AS Larang TikTok

4 jam lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Terpopuler: Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo di RAPBN 2025 hingga AS Larang TikTok

Berita terpopuler bisnis pada Kamis, 25 April 2024, dimulai dari program unggulan Prabowo - Gibran telah dibahas oleh Presiden Jokowi di RAPBN 2025.


Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

15 jam lalu

Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto (kiri) bersama Gibran Rakabuming Raka (kanan) memberikan keterangan pers saat menghadiri rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2024 di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

TKN memastikan pembahasan program makan siang gratis untuk RAPBN 2025 sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto.