Bawaslu: DKI Rawan Serangan Fajar dan Mobilisasi Massa

Reporter

Imam Hamdi

Senin, 15 April 2019 12:29 WIB

Ilustrasi kurs rupiah dan mata uang Indonesia. Getty Images

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta menyatakan bakal terus melakukan patroli untuk mencegah kecurangan menjelang Pemilu 2019 pada Rabu, 17 April nanti. Komisioner Bawaslu Puadi mengatakan semakin mendekati hari pencoblosan potensi kecurangan semakin besar seperti serangan fajar atau politik uang.

Menurut dia, salah satu pelanggaran yang paling rawan adalah money politics atau politik uang dan mobilisasi massa. "Serangan fajar dan intimidasi terhadap pemilih mungkin saja terjadi," ujarnya saat dihubungi, Senin, 15 April 2019.

Baca: Gerakan Subuh Akbar, Sekjen FUI: Hati-hati Serangan Fajar

Bawaslu pun telah memetakan beberapa lokasi yang dianggap rawan di Jakarta, terutama Jakarta Utara. Puadi mengatakan di Jakarta Utara rawan politik uang atau serangan fajar, mobilisasi pemilih, sampai keterlibatan aparatur sipil negara untuk kampanye terselubung. Pelanggaran tersebut terjadi di Jakarta Utara pada Pemilu 2014. "Makanya Jakarta Utara kami petakan sebagai wilayah rawan."

Puadi tak menutup kemungkinan kecurangan terjadi di wilayah lain di Jakarta. Maka Bawaslu fokus mencegah politik uang atau serangan fajar dan mobilisasi pemilih. Semakin mendekati pemilu, potensi pelanggaran itu semakin besar pula.

Baca: KPK Duga Serangan Fajar Jadi Fenomena Gunung Es saat Pemilu

Meski begitu, dia meneruskan Bawaslu DKI belum menemukan indikasi serangan fajar dan kecurangan lainnya pada masa tenang Pemilu 2019. Bawaslu mengerahkan 700 personel dari tingkat provinsi sampai kelurahan untuk mengawasi tiga hari masa tenang sejak 14 April lalu. Di hari pertama masa tenang, Ahad lalu, Bawaslu bersama Satpol PP DKI menurunkan alat peraga kampanye.

IMAM HAMDI

Berita terkait

Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

6 hari lalu

Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

Ketua Umum PSI yang juga putra Jokowi, Kaesang Pangarep usulkan pemilu selanjutnya dengan sistem proporsional tertutup karena marak politik uang.

Baca Selengkapnya

Demokrat Minta Kapolri dan Jaksa Agung Hentikan Kasus Dugaan Politik Uang Kadernya

8 hari lalu

Demokrat Minta Kapolri dan Jaksa Agung Hentikan Kasus Dugaan Politik Uang Kadernya

Salah satu caleg Demokrat dilaporkan atas dugaan politik uang.

Baca Selengkapnya

AHY Buka Suara Soal Pemilu 2024, dari Alasan Gabung dengan Prabowo hingga Politik Uang

35 hari lalu

AHY Buka Suara Soal Pemilu 2024, dari Alasan Gabung dengan Prabowo hingga Politik Uang

AHY mengklaim dia sudah berdiskusi dengan Prabowo Subianto mengenai maraknya politik uang di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Suara Demokrat Turun, AHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Paling Ugal-Ugalan

35 hari lalu

Suara Demokrat Turun, AHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Paling Ugal-Ugalan

AHY berharap praktik politik uang bisa segera dihapuskan. Jika politik uang masih ada, biaya politik akan tetap tinggi.

Baca Selengkapnya

Alasan KPK Sarankan Pembagian Bansos Disetop Jelang Pilkada 2024

38 hari lalu

Alasan KPK Sarankan Pembagian Bansos Disetop Jelang Pilkada 2024

Jokowi mengatakan pemerintah akan memantau ketersediaan anggaran untuk memastikan kelanjutan program bansos pangan.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

51 hari lalu

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

Bawaslu Ambon menerima 6 laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Mayoritas laporan berisikan dugaan politik uang.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Periksa Pelapor dan Saksi dalam Dugaan Politik Uang Dua Caleg Partai Demokrat

51 hari lalu

Bawaslu Periksa Pelapor dan Saksi dalam Dugaan Politik Uang Dua Caleg Partai Demokrat

Dua caleg Partai Demokrat akan dipanggil dan diklarifikasi sebagai terlapor dugaan politik uang pada Jumat, 8 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Kasus Dugaan Politik Uang di Pemilu 2024, Perludem Minta Bawaslu Berani Usut

52 hari lalu

Kasus Dugaan Politik Uang di Pemilu 2024, Perludem Minta Bawaslu Berani Usut

Perludem menyatakan kasus itu dapat menjadi pembuktian keseriusan Bawaslu menggunakan kewenangan penindakan politik uang.

Baca Selengkapnya

Masuk 2 Laporan Resmi, Bawaslu Selidiki Dugaan Politik Uang Caleg DPR RI dari Golkar

23 Februari 2024

Masuk 2 Laporan Resmi, Bawaslu Selidiki Dugaan Politik Uang Caleg DPR RI dari Golkar

Bawaslu Kota Depok telah menerima dua laporan soal dugaan politik uang caleg DPR RI dari Partai Golkar.

Baca Selengkapnya

Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Serangan Fajar Pemilu 2024

14 Februari 2024

Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Serangan Fajar Pemilu 2024

Praktik politik uang yang umumnya dikenal dengan istilah serangan fajar, rawan dilakukan menjelang Pemilu 2024. Ini sanksi bagi pelakunya.

Baca Selengkapnya