TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Resor Jakarta Pusat Komisaris Besar Harry Kurniawan mengatakan pihaknya siap mengerahkan setidaknya satu SSK atau sekitar 90 personel pasukan sorban untuk mengamankan unjuk rasa terkait dengan hasil pemilu 2019.

"Sedikitnya kami siapkan satu SSK untuk melakukannya pendekatan kepada massa yang unjuk rasa. Khususnya seperti saat demo kemarin di kantor Bawaslu," kata Harry saat dihubungi Tempo, Sabtu, 11 Mei 2019.

Baca: Pasukan Sorban Pengawal Massa BPN Prabowo Diejek di Bawaslu

Pasukan sorban sempat diturunkan saat ada unjuk rasa dari massa Persaudaraan Alumni 212 disingkat PA 212, GNPF Ulama hingga FPI di depan gedung Badan Pengawas Pemilu pada Jumat, 10 Mei lalu. Massa tersebut mendampingi Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk melaporkan terkait dengan dugaan kecurangan pemilu di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat.

Harry menuturkan pasukan bersorban berasal dari Korps Brimob Polda Metro Jaya. Polda telah mendidik secara khusus pasukan bersorban itu untuk mengamankan pemilu. "Ada ratusan personel yang disiapkan menjadi pasukan bersorban," ujarnya.

Baca: Ini Keistimewaan Pasukan Sorban Pengawal Massa BPN Prabowo

Menurut Harry, pasukan bersorban hanya dikerahkan jika massa yang berunjuk rasa berjumlah banyak. Mereka mempunyai kemampuan untuk mengajak para pengunjukrasa berzikir dan bersalawat.

"Mereka juga hafal lantunan Asmaul Husna. Pasukan bersorban akan disiapkan melihat dinamika di lapangan," kata Harry.

Dari pantauan Tempo pada unjuk rasa kemarin, pasukan bersorban itu mengenakan peci dan surban putih yang melilit lehernya. Mereka berada di dalam kawat pagar yang berhadapan langsung dengan massa pengunjuk rasa.

Sebagian massa yang hadir merasa tidak senang dengan keberadaan pasukan sorban yang berjaga. "Palsu. Polisi pakai baret saja. Jangan pura-pura pakai peci," kata seorang massa dalam aksi tersebut. Sejumlah massa juga sempat mencoba meminta polisi membuka pagar kawat dan membiarkan mereka masuk.