TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya merekomendasikan perombakan tata ruang Kantor Samsat untuk mencegah praktik pungutan liar atau pungli dalam pelayanannya.

Baca: Banyak Keluhan Pungli, Depok Buka Layanan SMS Center

"Salah satu rekomendasi yang kami siapkan adalah mengatur lay out ruangan Samsat," ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Perwakilan Jakarta, Teguh Nugroho, di kantornya Jakarta Selatan, pada Senin, 20 Mei 2019.

Menurut Teguh, temuan Ombudsman dalam tiga bulan terakhir masih dijumpai maraknya praktik pungli di Samsat. Pelaku ditengarai dari calo hingga petugas Samsat. Salah satu celah yang memicu terjadinya pungli adalah pelayanan Samsat yang tidak terintegritas.

Teguh mencontohkan, masyarakat dari lantai 1 lalu diarahkan ke lantai lainnya, kemudian diarahkan lagi ke lantai 1. Dia menduga praktik itu disengaja agar mempersulit masyarakat dalam mengarus adminsitrasi dan pajak kendaraan.

"Jadi masyarakat dipersulit, lalu mereka (petugas Samsat) nanti menawarkan bantuan dengan bayaran lebih," ujarnya.

Berdasarkan hasil penelitian Ombudsman di Kota Depok, Bogor, dan Bekasi letak informasi panduan layanan juga tidak ditampilkan dengan baik. Panduan seperti sengaja dibuat dalam ukuran yang kecil atau dipasang di tempat yang tidak efektif untuk dilihat.

"Masyarakat jadinya tambah bingung dengan panduan layanan yang tidak jelas, lalu dioper- oper," ujarnya.

Teguh pun mengungkapkan bahwa Kantor Samsat juga harus steril dari orang yang tidak berkepentingan, termasuk calo. Dalam temuan Ombudsman, ada calo yang bebas keluar-masuk kantor Samsat, bahkan mendapat akses untuk menggunakan komputer atau layanan Samsat.

Baca juga: Pungli di Sekolah, Inspektorat Periksa Kepala SMAN 6 Tangerang

Dalam rancangan tata ruang kantor Samsat, dia melanjutkan, akan dibuat berkesinambungan antara satu layanan dan layanan lainnya, termasuk juga membuat pintu yang dilengkapi kartu akses agar steril dari calo.

Teguh mengatakan temuan ini harus menjadi perhatian bersama agar pungli di Samsat jangan dipadang sebagai hal yang biasa. Kini Ombudsman Jakarta Raya sedang menyusun rekomendasi sebagai acuan perbaikan bagi Samsat, juga Samsat di DKI Jakarta.

Taufiq Siddiq