DKI Akan Bangun Shelter di Kampung Bandan Senilai Rp 8 Miliar

Senin, 1 Juli 2019 14:33 WIB

Kondisi RW 05 Kampung Bandan, Jakarta Utara satu hari pasca kebakaran, Ahad, 12 Mei 2019. Tempo/M Yusuf Manurung

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan dana sebesar Rp 8 miliar untuk pembangunan shelter bagi para korban kebakaran di Kampung Bandan, Jakarta Utara. DKI menunjuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk membangun hunian tersebut.

"Kami sedang proses lelang di Badan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) sambil nunggu lokasi di sana," ujar Kepala Dinas Perumahan Kelik Indriyanto saat dihubungi Tempo, Senin, 1 Juli 2019.

Baca: Pengungsian Ditutup, Warga Kampung Bandan Bangun Rumahnya Lagi

Kelik menjelaskan sambil menunggu proses lelang, pihaknya juga masih menunggu perjanjian kerja sama antara Pemprov DKI dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) selesai. Sebab, tanah yang akan digunakan untuk pembangunan merupakan milik PT KAI.

Pada Sabtu, 11 Mei 2019, kebakaran melanda RW 05 Kampung Bandan, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Si jago merah menghanguskan sekitar 450 rumah. Akibatnya, sekitar 400 kepala keluarga atau sekitar 3.500 jiwa menjadi korban terdampak kebakaran. Total, api melahap tiga RT di sana yaitu RT 11, 12 dan 13.

Advertising
Advertising

Usai insiden itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi warga setempat. Ia mengatakan akan bicara dengan PT KAI untuk membahas nasib warga korban kebakaran Kampung Bandan.

Baca: DKI akan Buatkan Rusun untuk Warga Kebakaran Kampung Bandan

Dari hasil pembicaraan itu, Pemprov DKI Jakarta akan membangun rumah susun dan shelter di lokasi terbakarnya perkampungan warga Kampung Bandan. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Citata) pun segera melakukan pengukuran dan pemetaan di wilayah tersebut.

Sementara itu, Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari menjelaskan nota kesepahaman atau MoU antara Pemprov DKI dengan PT KAI soal lahan di Kampung Bandan sudah selesai dan tinggal menunggu penandatanganan. MoU itu akan memberi ruang kepada Perumda Sarana Jaya mengelola lahan. "Jadi MoU ini tiga pihak, Pemprov DKI, Sarana Jaya, dan PT KAI, B to B payung hukumnya," ujarnya.

Berita terkait

Kementerian PUPR: Progres Rusun ASN di IKN Rata-rata Capai 40 Persen

8 hari lalu

Kementerian PUPR: Progres Rusun ASN di IKN Rata-rata Capai 40 Persen

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan progres pembangunan rumah susun (Rusun) ASN di di IKN rata-rata capai 40 persen.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

9 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pembangunan rumah susun dapat mengatasi daerah kumuh di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Cerita Petugas Damkar Tak Bisa Selamatkan 7 Orang saat Kebakaran di Mampang

15 hari lalu

Cerita Petugas Damkar Tak Bisa Selamatkan 7 Orang saat Kebakaran di Mampang

Kebakaran toko Saudara Frame & Galery di Mampang Prapatan Kamis kemarin mengakibatkan tujuh orang tewas

Baca Selengkapnya

Tujuh Orang Tewas dalam Kebakaran Ruko di Mampang Prapatan

16 hari lalu

Tujuh Orang Tewas dalam Kebakaran Ruko di Mampang Prapatan

Tujuh orang tewas dalam kebakaran ruko Saudara Frame dan Galery di Mampang Prapatan.

Baca Selengkapnya

Sempat Anjlok, Evakuasi Commuter Line Kampung Bandan-Cikarang Selesai

22 hari lalu

Sempat Anjlok, Evakuasi Commuter Line Kampung Bandan-Cikarang Selesai

Proses evakuasi rangkaian Commuter Line No.5508 relasi Kampung Bandan-Cikarang via Pasar Senen telah selesai pada pukul 10.00 WIB.

Baca Selengkapnya

Polisi Tetapkan Ketua Kampung Bayam Furqon Sebagai Tersangka

26 hari lalu

Polisi Tetapkan Ketua Kampung Bayam Furqon Sebagai Tersangka

Jakpro melaporkan Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Furqon dengan tuduhan pencurian, perusakan, dan penempatan rumah susun tanpa izin.

Baca Selengkapnya

Terkini: Ekonom Kritisi Pemerintah yang Kambinghitamkan Harga Beras Akibat El Nino, Beras di Era Jokowi Termahal Sepanjang Sejarah

27 Februari 2024

Terkini: Ekonom Kritisi Pemerintah yang Kambinghitamkan Harga Beras Akibat El Nino, Beras di Era Jokowi Termahal Sepanjang Sejarah

IDEAS menilai terdapat tendensi dari banyak pejabat pemerintah untuk menganggap wajar tingginya harga beras saat ini dengan alasan faktor El Nino.

Baca Selengkapnya

11 Perjalanan KRL Terdampak Banjir di Sekitar Stasiun Tanjung Priok Pagi Ini, KAI Commuter Minta Maaf

31 Januari 2024

11 Perjalanan KRL Terdampak Banjir di Sekitar Stasiun Tanjung Priok Pagi Ini, KAI Commuter Minta Maaf

11 KRL yang terdampak banjir pada Rabu pagi ini memiliki rute Jakarta Kota-Tanjung Priok.

Baca Selengkapnya

Alasan Warga Eks Kampung Bayam Tolak Opsi Rusun Heru Budi, Bukan karena Tarif Sewa

28 Januari 2024

Alasan Warga Eks Kampung Bayam Tolak Opsi Rusun Heru Budi, Bukan karena Tarif Sewa

Warga eks Kampung Bayam kelompok Furkon menyatakan sudah buat kesepakatan tarif sewa di HPPO JIS Rp 600 ribu per bulan.

Baca Selengkapnya

Warga Kampung Bayam Sepakat Tolak Rencana Heru Budi Bangun Rusun Baru di Tanjung Priok

27 Januari 2024

Warga Kampung Bayam Sepakat Tolak Rencana Heru Budi Bangun Rusun Baru di Tanjung Priok

Warga eks Kampung Bayam yang tergabung dalam kelompok tani binaan maupun PWKB sepakat menolak solusi dari Heru Budi Hartono.

Baca Selengkapnya