YLKI Kritik Park and Ride Lebak Bulus, MRT Jakarta: Itu Sementara

Reporter

Imam Hamdi

Editor

Dwi Arjanto

Sabtu, 13 Juli 2019 10:03 WIB

Lahan park and ride Stasiun MRT Lebak Bulus masih bergelombang dan belum diaspal, Jumat, 12 Juli 2019. TEMPO/Imam Hamdi

TEMPO.CO, Jakarta -PT MRT Jakarta angkat bicara soal kritik yang dilayangkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia terkait dengan pengelolaan park and ride Stasiun MRT Lebak Bulus.

Division Head Corporate Secretary PT MRT Jakarta Muhamad Kamaluddin mengatakan park and ride Lebak Bulus merupakan lahan parkir sementara.

Baca : Pemilik Kendaraan Keluhkan Keamanan Park and Ride MRT Lebak Bulus

"Park and ride permanen yang lebih layak pakai masih dalam pembahasan dengan Dinas Perhubungan," kata Kamaluddin melalui keterangan tertulisnya, Jumat, 12 Juli 2019.

Ia menjelaskan park and ride sementara tersebut saat ini dikelola oleh Unit Pelayanan Parkir DKI Jakarta. Sedangkan, bedeng yang ada di dalamnya merupakan pos polisi sementara untuk menjaga sekitar lokasi. "Ini masih fasilitas temporer, maka pos dan toilet masih belum dibangun permanen."

Sedangkan terkait jarak, dan tidak adanya kanopi dari park and ride ke stasiun MRT Lebak Bulus, pihaknya telah bekerja sama degan pemerintah provinsi DKI.

Toilet berbayar di dalam park and ride Stasiun MRT Lebak Bulus bersebelahan dengan kandang ayam, Jumat, 12 Juli 2019. TEMPO/Imam Hamdi

Kerja sama yang akan dilakukan akan menyempurnakan perencanaan kawasan Lebak Bulus dengan konsep kawasan transit yang lebih ramah pejalan kaki dan aktif.

Perencanaan tersebut nantinya, kata dai, akan membuat pejalan kaki lebih mudah bergerak dari satu tujuan ke tujuan lain dalam kawasan yg di lengkapi dengan berbagai fasilitas publik seperti kanopi, jalur pedestrian dan jembatan-jembatan penghubung.

Advertising
Advertising

"Berbagai upaya sudah dikerahkan saat ini dengan program #JelajahiJakarta bagi rombongan yang pertama kali membeli tiket dan menggunakan MRT," ujarnya.

Selain itu, ia berharap izin tiket Multitrip MRT Jakarta dapat segera diterbitkan oleh Bank Indonesia karena akan mempercepat proses tapping kartu di gerbang MRT sehingga akan mengurangi antrian saat peak season.

"Kami juga sedang berupaya menambah Ticket Vending Machine (TVM) dan bekerja sama dengan Bank-bank penerbit uang elektronik."

YLKI menilai pengelolaan park and ride Stasiun MRT Lebak Bulus masih semerawut.

Baca : DKI Belum Sediakan Shuttle Bus di Park And Ride MRT Lebak Bulus

"Masih dikelola seadanya. Tak ada unsur kenyamanan dan rasa aman bagi konsumen, walau bayar Rp 5 ribu (untuk mobil)," kata ketua pengurus harian YLKI Tulus Abadi melalui keterangan tertulisnya, Kamis, 11 Juli 2019.

Tulus melihat pengelolaan park and ride di area depo stasiun MRT Jakarta itu belum dikelola dengan baik terlihat dari kesan kumuh. Bahkan, di dalam park and ride dijadikan tepat jualan dan ada toilet berbayar yang dikelola seadanya.

Berita terkait

Bea Masuk Barang Impor Disoal, YLKI juga Mendapat Aduan

5 hari lalu

Bea Masuk Barang Impor Disoal, YLKI juga Mendapat Aduan

Bea Cukai sedang disorot karena kasus bea masuk impor yang mahal. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengungkapkan ada sejumlah aduan serupa.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: YLKI Minta Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

7 hari lalu

Terpopuler: YLKI Minta Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

Berita terpopuler Tempo: YLKI menuntut pemberantasan Pinjol ilegal, Menkominfo Budi Arie sebut judi online seperti hantu.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: YLKI Minta Akar Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

7 hari lalu

Terpopuler: YLKI Minta Akar Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

Berita terpopuler Tempo: YLKI menuntut pemberantasan Pinjol ilegal, Menkominfo Budi Arie sebut judi online seperti hantu.

Baca Selengkapnya

YLKI Kirim Surat ke Satgas Pasti, Minta Pemberantasan Pinjol Sampai ke Akarnya

8 hari lalu

YLKI Kirim Surat ke Satgas Pasti, Minta Pemberantasan Pinjol Sampai ke Akarnya

Kabid Pengaduan YLKI Rio Priambodo mengungkapkan, lembaganya telah mengirim surat kepada Satgas Pasti terkait aduan konsumen Pinjol ilegal.

Baca Selengkapnya

YLKI: Pemerintah Mesti Lebih Tegas Menindak Pinjol Ilegal, hingga Mengusut Aliran Dana dan Investor

9 hari lalu

YLKI: Pemerintah Mesti Lebih Tegas Menindak Pinjol Ilegal, hingga Mengusut Aliran Dana dan Investor

Satgas Pasti menemukan 537 entitas pinjol ilegal di sejumlah situs dan aplikasi sepanjang Februari hingga Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Menhub Budi Karya Tawarkan Investasi Pembangunan TOD MRT Jakarta ke Jepang

10 hari lalu

Menhub Budi Karya Tawarkan Investasi Pembangunan TOD MRT Jakarta ke Jepang

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menawarkan investasi pembangunan Transit Oriented Development atau TOD di sepanjang jalur MRT Jakarta.

Baca Selengkapnya

Menhub Budi Karya Minta Jepang Berkoordinasi dengan BUMN soal Pengembangan Konektivitas Transportasi IKN

10 hari lalu

Menhub Budi Karya Minta Jepang Berkoordinasi dengan BUMN soal Pengembangan Konektivitas Transportasi IKN

Menhub Budi Karya membahas rencana pengembangan jaringan transportasi di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara dengan Jepang.

Baca Selengkapnya

Menhub Targetkan Groundbreaking Proyek MRT Jakarta pada Agustus 2024

10 hari lalu

Menhub Targetkan Groundbreaking Proyek MRT Jakarta pada Agustus 2024

Menhub Budi mengatakan bahwa proyek MRT Jakarta hingga saat ini berjalan sesuai rencana.

Baca Selengkapnya

Menhub Budi Karya Temui Menteri Transportasi Jepang, Bahas Proyek MRT Jakarta

11 hari lalu

Menhub Budi Karya Temui Menteri Transportasi Jepang, Bahas Proyek MRT Jakarta

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bertemu Menteri Transportasi Jepang bahas sejumlah proyek infrastruktur, termasuk MRT Jakarta.

Baca Selengkapnya

MRT Bundaran HI - Kota Capai 33 Persen, Menhub Apresiasi Kerjasama Indonesia - Jepang

17 hari lalu

MRT Bundaran HI - Kota Capai 33 Persen, Menhub Apresiasi Kerjasama Indonesia - Jepang

Proyek MRT senilai Rp 4,2 triliun itu sudah mencapai 33 persen hingga Maret 2024. Sebagian besar pendanaan proyek berasal dari pinjaman Jepang.

Baca Selengkapnya