Walhi Desak Pemprov DKI Terbuka Soal Batu Karang Instalasi Gabion

Editor

Dwi Arjanto

Senin, 26 Agustus 2019 14:34 WIB

Pengendara melintasi instalasi gabion di Kawasan Bundaran HI, Jakarta, Sabtu, 24 Agustus 2019. Kepala Dinas Kehutanan DKI Jakarta menyatakan bahwa instalasi tersebut berbahan dasar batu gamping, bukannya terumbu karang sebagaimana kabar yang berkembang. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah DKI Jakarta didesak terbuka dan menjelaskan asal muasal bebatuan yang diletakkan dalam instalasi Gabion di Bundaran HI, Jakarta Pusat.

Koordinator Kampanye Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional Edo Rahman menyebut, pemerintah harus memastikan lagi jenis dan sumber batu instalasi Gabion yang dipasang anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu.

"Saya kira pemrerintah DKI juga kemudian harus secara jujur menyampaikan ke publik berasal dari mana sumber barang itu diambil," kata Edo saat dihubungi, Senin, 26 Agustus 2019.

Edo menambahkan pemerintah DKI perlu memperjelas informasi ihwal pembelian batu-batuan untuk pelengkap gabion tersebut. Kepala Dinas Kehutanan DKI Suzi Marsita sebelumnya membantah batu gabion adalah terumbu karang. Menurut dia, batu itu merupakan batu gamping.

Akan tetapi, Edo berujar, pemerintah tak bisa mengabaikan hasil pemantauan publik yang menemukan batuan gabion berasal dari terumbu karang. Lagipula, dia melanjutkan, batu gamping berasal dari terumbu karang. Dia menuturkan, pelbagai jenis karang yang diambil dari pesisir laut seharusnya dilindungi.

Karena itulah, persoalan ini penting mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Edo meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusut jenis dan asal bebatuan yang ditempatkan di sekitar dan dalam kerangka Gabion. Tujuannya untuk memastikan batu-batu tersebut legal dijadikan 'pajangan' di tengah kota.

Advertising
Advertising

Peran tim penegakan hukum terpadu (gakkumdu) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) juga diperlukan guna memberi kepastian hukum atas penggunaan batu gabion. Kepastian hukum yang dimaksud misalnya apakah batu gamping boleh diperjualbelikan secara bebas dan tidak melanggar undang-undang tentang konservasi terumbu karang.

"Meskipun bahwa itu batu gamping yang menurut mereka bisa digunakan tapi menurut saya tidak serta-merta bisa langsung ambil dan menggunakan barang itu," ucap dia.

"Kalau kemudian alasan pemerintah DKI bahwa karang ini sudah mati dan kemudkan dibeli langsung dari penjualnya, saya kira ini yang harus diluruskan lagi informasinya."

Instalasi Gabion atau Bronjong merupakan pengganti instalasi Getih Getah yang dirobohkan pada 17 Juli 2019. Pembuatan Gabion memakan biaya Rp 150 juta. Bebatuan yang ditempatkan dalam instalasi Gabion kemudian menuai kritik.

Instalasi gabion dilengkapi berbagai tanaman yang mampu menyerap zat pencemar di udara. Instalasi ini bertujuan memberikan pesan agar warga mengurangi polusi sekaligus mengenalkan berbagai jenis tanaman anti-polusi udara. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

Kritik awalnya disampaikan Riyanni melalui akun Instagram, @r_djangkaru. Menurut dia, bebatuan yang disusun menjadi instalasi gabion di kawasan Bundaran HI adalah terdiri dari beberapa terumbu karang mati.

Kepada Riyanni, Suzi mengaku mulanya tak tahu-menahu soal penggunaan terumbu karang yang seharusnya dilindungi. Menurut Riyanni, Suzi menyampaikan, pihaknya membeli dari penjual dan langsung menerimanya.

Kemarin Suzi membantah bahan dasar instalasi Gabion adalah terumbu karang. Dia menyatakan bahwa instalasi tersebut terbuat dari bahan dasar batu gamping.

Pernyataan ini diperkuat oleh dosen geologi FMIPA Universitas Indonesia (UI) Asri Oktavioni.

Asri menyampaikan, batu gamping merupakan terumbu karang yang terdapat jutaan tahun lalu ada di laut, tetapi kemudian mati dan mengalami proses geologi yang disebut mineralisasi dan kristalisasi, kemudian menjadi batu.

Terkait material instalasi Gabion, Asri menuturkan batu gamping telah diperjualbelikan secara bebas dan penggunaannya tidak melanggar konservasi. Batu gamping juga merupakan batu komersial.

Berita terkait

Walhi: Lahan yang Dikelola dengan Konsep Ekonomi Nusantara Lebih dari 1,3 Juta ha di 28 Provinsi

7 jam lalu

Walhi: Lahan yang Dikelola dengan Konsep Ekonomi Nusantara Lebih dari 1,3 Juta ha di 28 Provinsi

Walhi menggagas konsep Ekonomi Nusantara untuk membantu masyarakat lokal dalam tata kelola lahan.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: YLKI Minta Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

1 hari lalu

Terpopuler: YLKI Minta Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

Berita terpopuler Tempo: YLKI menuntut pemberantasan Pinjol ilegal, Menkominfo Budi Arie sebut judi online seperti hantu.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: YLKI Minta Akar Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

1 hari lalu

Terpopuler: YLKI Minta Akar Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

Berita terpopuler Tempo: YLKI menuntut pemberantasan Pinjol ilegal, Menkominfo Budi Arie sebut judi online seperti hantu.

Baca Selengkapnya

WALHI Tuntut Jepang Hentikan Pendanaan Proyek LNG, Termasuk di Indonesia

2 hari lalu

WALHI Tuntut Jepang Hentikan Pendanaan Proyek LNG, Termasuk di Indonesia

Walhi menuntut Jepang untuk menghentikan pendanaan publik negara tersebut untuk proyek gas dan LNG (Liquefied Natural Gas). Pasalnya, Walhi menilai proyek itu berdampak buruk pada lingkungan dan melanggar hak asasi manusia.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Walhi Jatim Terhadap Banjir di Kota Surabaya Sepanjang 2024

3 hari lalu

Tanggapan Walhi Jatim Terhadap Banjir di Kota Surabaya Sepanjang 2024

Pada 2024, Kota Surabaya menjadi salah satu wilayah di Jawa Timur yang merasakan langsung dampak banjir. Walhi Jatim beri tanggapan.

Baca Selengkapnya

Walhi Tuntut Jepang Akhiri Pendanaan Proyek Gas Fosil yang Menimbulkan Bencana

4 hari lalu

Walhi Tuntut Jepang Akhiri Pendanaan Proyek Gas Fosil yang Menimbulkan Bencana

Menurut Walhi, pasca Perjanjian Paris, JBIC justru menjadi penyandang dana gas fosil terbesar di Asia Tenggara.

Baca Selengkapnya

Demo Tolak Tambang Timah di Kantor Gubernur Bangka Belitung, Walhi: Setop IUP Baru

7 hari lalu

Demo Tolak Tambang Timah di Kantor Gubernur Bangka Belitung, Walhi: Setop IUP Baru

Walhi menyebut fakta kacaunya tata kelola timah di Bangka Belitung juga dapat dilihat dari perubahan peradaban masyarakat adat.

Baca Selengkapnya

10 Program Studi Paling Ketat SNBP 2024 dan Redmi Pad Pro di Top 3 Tekno

17 hari lalu

10 Program Studi Paling Ketat SNBP 2024 dan Redmi Pad Pro di Top 3 Tekno

Top 3 Tekno Berita Terkini dimulai dari artikel berjudul '10 Program Studi Paling Ketat SNBP 2024 dari Berbagai Universitas'.

Baca Selengkapnya

Walhi dan Pokja Pesisir Kaltim: Teluk Balikpapan Rusak akibat Pembangunan IKN

18 hari lalu

Walhi dan Pokja Pesisir Kaltim: Teluk Balikpapan Rusak akibat Pembangunan IKN

Walhi dan Pokja Pesisir Kalimantan Timur sebut kerusakan Teluk Balikpapan salah satunya karena efek pembangunan IKN.

Baca Selengkapnya

Sepinya Jakarta pada Hari Pertama Lebaran 2024

19 hari lalu

Sepinya Jakarta pada Hari Pertama Lebaran 2024

Jakarta sepi pada hari pertama Lebaran 2024. Kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat pun tampak lenggang.

Baca Selengkapnya