TEMPO.CO, Jakarta - Konflik pengelolaan Apartemen Mediterania Kemayoran, Jakarta Pusat, diduga masih berlanjut. Sebagian warga penghuni kini mengeluhkan kehadiran anggota Brimob bersenjata di dalam kompleks hunian itu. Yang lain menyatakn membutuhkan kehadiran aparat tersebut menghadapi intimidasi dari kelompok yang berbeda.

Kehadiran aparat Brimob bersenjata di dalam Apartemen Mediterania viral di aplikasi percakapan telepon genggam pada akhir pekan lalu. Seorang warga penghuni apartemen itu, Sihar, membenarkannya saat ditemui di lokasi apartemen, Minggu petang, 1 September 2019.

Sihar menyebut seorang pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) yang bertanggung jawab. "Banyak yang resah, kami tidak nyaman dengan kondisi seperti ini," ujarnya menunjuk kepada kehadiran brimob bersenjata itu.

Sihar mengaku melihat sekitar enam atau tujuh anggota Brimob di sekitar Tower C Apartemen Mediterania atau dekat dengan kantor P3SRS. Dia melihat mereka pada Sabtu, 31 Agustus 2019 mulai pukul 10.00 hingga hampir tengah malam. Ia juga mengaku sempat berkomunikasi dengan para anggota Brimob itu. "Dia bilang dari Brimob Kwitang," kata Sihar.

Ketua P3SRS Apartemen Mediterania Palace Residences, Khairil Poloan, mengatakan bahwa Brimob sengaja dihadirkan untuk tujuan yang baik bagi warga penghuni. Menurut dia, warga setempat dan pengurus P3SRS mengalami intimidasi oleh sekumpulan preman.

"Orang-orang ini bercokol di apartemen sebanyak 30 orang. Setiap malam mabuk di areal ATM BCA dan mengganggu warga, menimbulkan ketidaknyamanan," kata dia.

Khairil menduga keberadaan para preman itu masih terkait konflik pengelolaan di apartemen tersebut. Mereka yang tergabung dalam P3SRS sebelumnya sempat mengalami pemutusan layanan listrik dan air gara-gara konflik yang sama. "Kalau gitu ya sudah, tujuannya baik jadi gak masalah," kata dia tentang permintaan bantuan kepada aparat Brimob.

Konflik di Apartemen Mediterania terungkap saat Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho mengumumkan bahwa telah terjadi pemutusan aliran listrik dan air sejak 23 Juli 2019. Akibatnya, 500 penghuni dan 10 pengurus baru P3SRS jadi korban. Menurut Teguh, terhentinya distribusi fasilitas bagi penghuni rusun ini merupakan ulah pengurus lama yaitu Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (P2RS).

P3SRS menjadi pengelola baru sesuai dengan Pergub 132 Tahun 2018 serta telah disahkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta. Belakangan pergub itu didugat oleh pengelola lama yang kepengurusannya masih melibatkan pengembang.