Lanjutkan Aksi Hari Ini, Mahasiswa Pendemo DPR Diizinkan Menginap

Selasa, 24 September 2019 05:32 WIB

Sejumlah mahasiswa memanjat pagar gedung DPR saat menggelar aksi di Jakarta, Senin, 23 September 2019. Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas turun ke jalan untuk menolak RKUHP dan UU KPK. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Sebagian besar mahasiswa yang berdemo menolak RUU yang dianggap kontroversial di depan Gedung DPR RI membubarkan diri pada Senin malam, 23 September 2019. Mereka bubar setelah perwakilan mahasiswa bernegosiasi dengan Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Inspektur Jenderal Gatot Eddy Pramono.

Isi negosiasi antara lain mengizinkan mahasiswa bermalam di depan kompleks wakil rakyat itu. Ini seperti yang diungkap Nabil, satu perwakilan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Jakarta.

Dia mengatakan, mahasiswa telah mendapat izin dari kepolisian untuk bermalam di depan DPR. Ia pun memastikan aksi yang akan digelar hari ini, Selasa, 24 September, akan lebih massif lantaran bertepatan dengan rapat paripurna DPR dengan agenda pengesahan sejumlah RUU.

“Yang mau pulang dan istirahat, silakan,” kata Nabil,pada Senin menjelang tengah malam, 23 September 2019.

Kepala Kepolisian Resor Jakarta Pusat Komisaris Besar Harry Kurniawan mengatakan polisi sebenarnya mengimbau mahasiswa yang masih bertahan agar pulang. Hal itu ditujukan agar lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dapat dibuka.

Advertising
Advertising

<!--more-->

“Kalau memang mau bermalam, ya jangan di tengah jalan lah. Di pinggir kan bisa,” kata Harry di lokasi.

Menurut pantauan Tempo, mahasiswa berangsur membubarkan diri sejak pukul 21.30 WIB. Meski begitu, masih terlihat segelintir mahasiswa yang bertahan di lokasi demo.

Begitu mahasiswa bubar, arus lalu lintas pun mulai dibuka. Terlihat jalur Transjakarta dan Jalan Gatot Subroto yang tadinya ditutup telah kembali dibuka. Kendaraan kini dapat melintas meski perlahan-lahan.

Sebelumnya, sebanyak 58 perwakilan mahasiswa dari 34 universitas diterima untuk menggelar audiensi dengan Badan Legislasi DPR. Meski begitu, hal tersebut tak sesuai dengan keinginan mereka yang ingin bertemu pimpinan.

Dalam aksinya, Mereka meminta DPR tak menetapkan RUU KPK pada rapat paripurna yang digelar besok, 24 September 2019. Selain itu, massa yang kontra juga mengecam pembahasan RKUHP, serta RUU lain yang dianggap kontroversial seperti RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, dan RUU Minerba. “Reformasi dikorupsi. Reformasi dikorupsi! Revolusi.” teriak massa demo mahasiswa tersebut.

Berita terkait

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

2 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

2 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

2 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

3 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

3 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

3 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Pertemuan Alexander Marwata dengan Eko Darmanto Diusut Polda Metro Jaya, Ini Kata KPK

3 hari lalu

Pertemuan Alexander Marwata dengan Eko Darmanto Diusut Polda Metro Jaya, Ini Kata KPK

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pertemuannya dengan bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto terjadi sebelum penindakan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

3 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

3 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

4 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya