KontraS Akan Dorong Keluarga Maulana Suryadi Untuk Autopsi

Reporter

Taufiq Siddiq

Editor

Febriyan

Jumat, 4 Oktober 2019 20:21 WIB

Maspupah, 53 tahun, orang tua Maulana Suryadi, saat ditemui di Pasar Tanah Abang, Jalan Jatibaru 15, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Rabu, 2 Oktober 2019. Maulana adalah korban tewas dari bentrokan yang terjadi usai demonstrasi pelajar STM di DPR RI pada 25 September 2019. Tempo/Adam Prireza.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) menyatakan akan mendorong keluarga Maulana Suryadi, korban demonstrasi pelajar 25 September, untuk melakukan autopsi. Mereka menduga polisi tak menawarkan autopsi ketika keluarga menjemput jenazah Maulana di Rumah Sakit Polri Kramatjati.

"Polisi kami duga tidak ada menawarkan autopsi," ujar anggota Kontras, Rivanlee Anandar saat ditemui di kantornya di kawasan Kwitang, Jakarta Pusat, Jumat 4 Oktober 2019.

Rivan menyebutkan, saat menjemput jenazah pihak keluarga hanya diberikan surat keterangan kematian oleh polisi. Surat itu menyatakan Maulana meninggal akibat sesak napas.

Kontras siap mendampingi keluarga Maulana untuk membawa masalah ini ke jalur hukum. Namun, menurut Rivan, pihak keluarga belum menyatakan siap membawa masalah ini ke jalur hukum.

"Keluarga ingin tahu penyebab pasti kematian Maulana," ujarnya.

Advertising
Advertising

Maulana Suryadi merupakan juru parkir di Tanah Abang yang tewas saat demonstrasi pelajar 25 September lalu berujung kericuhan. Maspupah, ibunya, menyatakan baru mengetahui anaknya tewas setelah polisi menjemputnya pada Kamis malam itu.

Dia dibawa ke RS Polri Kramatjati dan ditunjukkan jenazah Maulana yang sudah terbujur kaku. Polisi menyatakan Maulana tewas karena sesak nafas, namun pihak keluarga meragukan alasan itu.

Pasalnya, Maspupah menyatakan melihat tubuh anaknya dipenuhi luka lebam seperti bekas benturan benda tumpul. Kakak tiri Maulana, Bayu, juga menyebut bagian belakang kepala adiknya terasa lunak.

Selain itu, Maspupah juga curiga karena darah mengalir deras dari telinga dan hidung Maulana Suryadi. Menurut dia, darah tersebut bahkan terus mengucur saat jenazah Maulana akan dikebumikan.

Berita terkait

Pro-Kontra atas Keputusan TNI Kembali Gunakan Istilah OPM

20 hari lalu

Pro-Kontra atas Keputusan TNI Kembali Gunakan Istilah OPM

Penyebutan OPM bisa berdampak negatif karena kurang menguntungkan bagi Indonesia di luar negeri.

Baca Selengkapnya

Soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM, Begini Kritik Komisi I DPR RI, Pakar Militer, hingga KontraS

21 hari lalu

Soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM, Begini Kritik Komisi I DPR RI, Pakar Militer, hingga KontraS

Perubahan penyebutan istilah KKB jadi OPM menuai kritik dari sejumlah pihak. Apa saja kritik mereka?

Baca Selengkapnya

Ragam Reaksi atas Keputusan TNI Kembali Pakai Istilah OPM

23 hari lalu

Ragam Reaksi atas Keputusan TNI Kembali Pakai Istilah OPM

Penggantian terminologi KKB menjadi OPM dinilai justru bisa membuat masalah baru di Papua.

Baca Selengkapnya

KontraS Desak Pemerintah Mitigasi Dampak Perubahan Istilah KKB bagi Keamanan di Papua

23 hari lalu

KontraS Desak Pemerintah Mitigasi Dampak Perubahan Istilah KKB bagi Keamanan di Papua

KontraS mengatakan perubahan nama KKB menjadi OPM itu harus diikuti dengan jaminan perlindungan dari negara bagi masyarakat yang ada di Papua.

Baca Selengkapnya

3 Anggota TNI AL di Halmahera Selatan Lakukan Penganiayaan Jurnalis, Begini Kecaman dari Dewan Pers, AJI, dan KontraS

32 hari lalu

3 Anggota TNI AL di Halmahera Selatan Lakukan Penganiayaan Jurnalis, Begini Kecaman dari Dewan Pers, AJI, dan KontraS

Penganiayaan jurnalis oleh 3 anggota TNI AL terjadi di Halmahera Selatan. Ini respons Dewan Pers, AJI, dan KontraS. Apa yang ditulis Sukadi?

Baca Selengkapnya

Anggota TNI Diduga Siksa Jurnalis di Halmahera Selatan, KontraS: Tak Manusiawi

34 hari lalu

Anggota TNI Diduga Siksa Jurnalis di Halmahera Selatan, KontraS: Tak Manusiawi

Danlanal Ternate meminta maaf atas insiden kekerasan terhadap wartawan yang terjadi di Bacan, Halmahera Selatan.

Baca Selengkapnya

KontraS Sebut Langkah TNI Tangani Kasus Papua Belum Cukup, Perlu Evaluasi Total

40 hari lalu

KontraS Sebut Langkah TNI Tangani Kasus Papua Belum Cukup, Perlu Evaluasi Total

KontraS mengatakan perlu dilakukan evaluasi total seluruh langkah dan pendekatan keamanan yang selama ini berlangsung di Papua.

Baca Selengkapnya

Datangi Kempolrienpan RB, KontraS Minta Hentikan RPP Penempatan Jabatan Sipil TNI - Polri

44 hari lalu

Datangi Kempolrienpan RB, KontraS Minta Hentikan RPP Penempatan Jabatan Sipil TNI - Polri

KontraS mendatangi Kemenpan RB untuk memberikan catatan kritis RPP tentang manajemen ASN terutama pasal penempatan jabatan sipil oleh TNI-Polri.

Baca Selengkapnya

MK Hapus Pasal Keonaran dan Berita Bohong, Fatia Maulidiyanti: Pasal Ini Hukumannya Berat

45 hari lalu

MK Hapus Pasal Keonaran dan Berita Bohong, Fatia Maulidiyanti: Pasal Ini Hukumannya Berat

Ketua AJI Indonesia Sasmito Madrim mengatakan putusan MK yang menghapus pasal 14 dan 15 UU 1 Tahun 1946 merupakan angin segar bagi jurnalis.

Baca Selengkapnya

Diperiksa Komnas HAM soal Kematian Munir, Usman Hamid Berharap Dalang Pembunuhan Segera Diungkap

51 hari lalu

Diperiksa Komnas HAM soal Kematian Munir, Usman Hamid Berharap Dalang Pembunuhan Segera Diungkap

Menurut Usman Hamid, hasil penyelidikan tim pencari fakta sudah lengkap sehingga ia berharap Komnas HAM segera mengumumkan dalang pembunuhan Munir.

Baca Selengkapnya