TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Unit Teknologi Kependudukan DKI Jakarta Nurrahman menegaskan bahwa Pemerintah DKI masih menyewa program antivirus yang dipakai dalam layanan kependudukan. Nilai plafon anggaran tahun depan mencapai Rp 12 miliar tersebab rencana pembelian lisensi dua program.

"Tapi untuk antivirus kami masih sewa," ujar Nurrahman saat ditemui di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu 9 Oktober 2019.

Nurrahman mengatakan, pertimbangan untuk menyewa lantaran program antivirus tersebut setiap tahun mengalami pembaruan fitur dan dukungan.
Hal ini, kata dia, juga berkaitan dengan perkembangan virus-virus yang membahayakan terus berkembang di dunia maya.

Sehingga, lanjut Nurrahman, setiap ada pembaruan tersebut DKI harus membayarnya. Untuk 2020, DKI telah mengusulkan anggaran untuk antivirus tersebut sebesar Rp 384 juta.

Dia menjelaskan, usulan anggaran yang masuk di Dinas Pendudukan Catatan Sipil adalah juga untuk pengadaan lisensi Microsoft Office dan penggunaan server Oracle. Nilai totalnya mencapai Rp 12 miliar.

Nurrahman mengatakan, biaya yang paling tinggi dari usulan Rp 12 Miliar tersebut adalah pembelian server Oracle senilai lebih dari Rp 7 miliar. Sedang lisensi Microsoft Office versi 2016 disebutnya sekitar Rp 4 miliar.

Sebelumnya, anggota Fraksi PSI di DPRD DKI, William Aditya Sarana, mempertanyakan naiknya anggaran tersebut. Dia mengungkap kalau sejak 2016, DKI hanya menganggarkan Rp 200 juta untuk sewa antivirus.

"Kami akan perjelas dalam rapat komisi anggaran, Rp 12 miliar itu untuk apa saja dan kenapa harus beli daripada sewa?" kata pemuda berusia 23 tahun dan menjadikannya anggota DPRD DKI termuda itu.