DPRD DKI Sahkan Alat Kelengkapan Dewan, Siapa Dapat Apa

Reporter

Taufiq Siddiq

Editor

Dwi Arjanto

Senin, 21 Oktober 2019 16:14 WIB

Ketua DPRD DKI Jakarta terpilih Prasetyo Edi Marsudi dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufiq, Abdurrahman Suhaimi, Misan Samsuri, dan Zita Anjani saat diambil sumpah oleh Plt Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Syahrial Sidik saat dilantik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 14 Oktober 2019. Pelantikan yang seharusnya dilaksanakan pada 16 Oktober 2019, dimajukan menjadi 14 Oktober 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta -DPRD DKI Jakarta telah menetapkan alat kelengkapan dewan dalam rapat paripurna hari ini, Senin, 21 Oktober 2019.

Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi mengatakan pembentukan alat kelengkapan dewan untuk memudahkan DPRD dalam menjalankan tugas kelembangaan sebagai penganggaran dan pengawas.

Prasetio menyebutkan dengan diumumkan nama-nama alat kelangkapan dewan dalam rapat paripurna maka alat kelengkapan dewan sudah disahkan. "Dengan telah diumumkan maka AKD sudah ditetapkan," ujar Prasetio dalam rapat paripurna di DPRD, Senin 21 Oktober 2019.

Berikut Daftar Alat Kelengkapan Dewan :

-Di komisi A, ketua Mujiono Fraksi Demokrat, Wakil Inggar Joshua Fraksi Gerindra, Dani Anwar Fraksi PKS

-Komisi B, ketua Abdul Azis Fraksi PKS, Wakil Taufik Azhar Fraksi Golkar dan sekretaris Pandapotan Sinaga.

-Di Komisi C, ketua Habib Muhamad Bin Salim Alatas Fraksi PAN, wakil Rasyidi Fraksi PDI P dan wakil Yusuf Fraksi PPP-PKB.

-Komisi D, ketua Ida Mahmudah Fraksi PDI P, wakil Nova Harvian Paloh Fraksi Nasdem, sekretaris Syarif Fraksi Gerindra.

-Komisi E, ketua Iman Satria Fraksi Gerindra, wakil Anggara Wicitra dan sekretaris Jhony Simanjuntak.

Sedangkan di alat kelengkapan DPRD DKI lainnya, Badan Pembentukan Perda ketua Pantas Nainggolan Fraksi PDI P dan wakil Dedi Supriyadi Fraksi PKS. Badan Kehormatan Untuk Badan Anggaran dan Badan Musyawarah dipimpinan langsung oleh ketua DPRD.

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

20 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

25 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

32 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

42 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

53 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

59 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

19 Maret 2024

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

16 Maret 2024

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

15 Maret 2024

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

15 Maret 2024

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya