PKS Berjuang Sendirian di Wagub DKI, Pengamat Sebut Ironis

Editor

Dwi Arjanto

Selasa, 22 Oktober 2019 14:52 WIB

Suasana rapat panitia khusus Wagub DKI Jakarta di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Senin, 20 Mei 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkesan berjuang tanpa Partai Gerindra dalam memperjuangkan pemilihan dua calon wakil gubernur atau Wagub DKI Jakarta.

Adi menyebut tak tampak peran Gerindra untuk membantu PKS mempercepat proses pemilihan Wagub DKI.

"Ironis juga melihat PKS susah payah memperjuangkan kursi wagub sendirian. Padahal, dulu menjadi sekutu utama Gerindra," kata Adi saat dihubungi Tempo, Selasa, 22 Oktober 2019.

Menurut dia, Gerindra merasa sudah memberikan kursi wagub untuk PKS. Karena itu, Adi menganggap, Gerindra menyerahkan tugas lobi-lobi politik sepenuhnya kepada PKS. Artinya, berjalannya proses pemilihan wagub kini bergantung pada bagaimana PKS meyakinkan fraksi lain agar segera menggelar rapat paripurna (rapur) pemilihan.

Padahal, Adi mengingatkan, PKS dan Gerindra bersama-sama bertarung dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI 2017. Dua partai ini mengusung pasangan gubernur dan wakil gubernur, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Advertising
Advertising

"Jika masih menganggap PKS sekutu utama, membantu PKS meyakinkan fraksi lain untuk segera paripurna adalah langkah bijak. Kecuali gerindra anggap PKS bukan sekutu lagi," jelas pengamat politik asal Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Hingga kini kursi Wagub DKI masih kosong. Dua partai pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno, PKS dan Gerindra, telah mencalonkan dua nama. Bola pemilihan ada di tangan DPRD DKI. Akan tetapi, rapat paripurna (rapur) pemilihan wagub tak kunjung digelar.

Berita terkait

Ditemui Golkar, PKS Buka Peluang Koalisi di Pilkada Jakarta

11 jam lalu

Ditemui Golkar, PKS Buka Peluang Koalisi di Pilkada Jakarta

Kolaborasi yang dimaksud Mabruri, ialah PKS tak mampu bekerja sendirian untuk membangun Jakarta lebih baik lagi ke depannya.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

20 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

1 hari lalu

PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

PKS bakal mengumumkan nama yang mereka usung di Pilkada Jakarta sekitar satu sampai dua bulan lagi.

Baca Selengkapnya

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

2 hari lalu

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

2 hari lalu

PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mempersiapkan calon-calon yang akan diusung

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

2 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

2 hari lalu

Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

Partai Demokrat menilai Bey Triadi Machmudin sebagai figur potensial untuk Pilkada Jabar 2024.

Baca Selengkapnya

Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

3 hari lalu

Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

Partai Gerindra Kabupaten Bogor membuka pintu koalisi dengan partai politik lain di Pilkada 2024, termasuk dengan PKS.

Baca Selengkapnya

Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

3 hari lalu

Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

DPR membantah pembahasan draf revisi Undang-Undang Penyiaran atau RUU Penyiaran tidak memasukkan UU Pers sebagai konsideran.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Anggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Politikus PKS di DPR menegaskan larangan terhadap jurnalisme investigasi di RUU penyiaran tak tepat dan akan ditentang.

Baca Selengkapnya