TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta, Pandapotan Sinaga, menilai rencana pembangunan hotel yang masuk dalam program revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, tidak bakal mengganggu ruang kesenian dan kebudayaan di lokasi itu.

"Kalau sepanjang penglihatan saya, fasilitas yang mau dibangun adalah jalur kegiatan seniman," kata Pandapotan usai melaksanakan sidak di lokasi pembangunan hotel di kawasan TIM, Selasa, 26 November 2019.

Ia mengatakan pembangunan hotel tidak menganggu kegiatan kesenian dan kebudayaan di Taman Ismail Marzuki. "Karena itu kami sengaja turun ke lapangan untuk melihat dimana sih yang direvitalisasi."

Menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan DKI ini, berdasarkan keterangan PT Jakarta Propertindo sebagai pengembang kawasan TIM, lokasi tersebut bakal tetap dimaksimalkan sebagai ruang yang menjadi pusat kesenian dan kebudayaan.

Sebab, lokasi pembangunan hotel berada di samping kawasan TIM, yang sebelumnya adalah tempat pedagang. "Sementara di gedung gedung-gedung induk, seperti gedung teater enggak ada perubahan. Yang berubah graha bakti sama kaya vila-vila itu mau direvitalisasi," ujarnya.

Revitalisasi TIM, kata dia, diperkirakan bakal menelan anggaran Rp 1,8 triliun. Tahun ini telah dikucurkan Rp 200 miliar untuk tahap awal revitalisasi tersebut. Seluruh anggaran revitalisasi berasal dari penyertaan modal daerah atau PMD. "Untuk tahun depan diajukan PMD-nya Rp 600 miliar."

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menyatakan menolak pembangunan hotel di kawasan TIM. Namun, partainya tetap mendukung revitalisasi kawasan TIM. "Yang kami tolak pembangunan hotelnya saja. Revitalisasinya kami mendukung untuk memaksimalkan wadah seniman," kata ketua Fraksi PDIP DKI, Gembong Warsono, saat dihubungi, Senin, 25 November 2019. "Kami akan tolak pembangunan hotel di pembahasan anggaran."

Menurut Gembong, rencana revitalisasi disertai pembangunan hotel bakal menggerus marwah TIM sebagai kawasan pusat kesenian dan budaya. Tujuan revitalisasi harus memaksimalkan kawasan itu sebagai pusat ketahanan budaya bangsa. "Sebagaimana dulu dicita-citakan Ali Sadikin (gubernur DKI). Sekarang sudah keluar konteks kalau mau bangun hotel bintang lima," ujarnya.

Selain itu, pemerintah semestinya tidak memasukkan bisnis dalam mengelola pusat kebudayaan. Sebab antara bisnis dan pengembangan budaya sangat berbeda. "Jangan sampai akar budaya jadi rontok karena dalam merevitalisasi di dalamnya menyangkut masalah bisnis. Jadi jangan dicampur kebudayaan dengan bisnis."