TEMPO.CO, Jakarta -Anggota Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan) Bambang Widjojanto, memberikan tanggapannya soal permintaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta.

Yakni agar TGUPP melakukan transparansi kinerja. Menurut Bambang Widjajanto, permintaan segelintir anggota itu tak mewakili suara dewan.

"Apa semua anggota dewan minta begitu? Yang minta itu siapa? Apakah permintaan dia mewakili dewan?," ujar Bambang di Gedung Tempo, Jakarta Barat, Sabtu, 14 Desember 2019.

Selain itu, Bambang menjelaskan segelintir kasus seperti soal anggaran fantastis Pemprov DKI dalam pembelian lem Aibon, tak lantas dapat digunakan untuk menilai kinerja KPK DKI buruk.

Sebab, di sisi lain Pemprov DKI baru mendapat penghargaan dari lembaga pemerintahan sebagai provinsi terbaik yang tingkat korupsinya bisa dikendalikan.

"Teman-teman di DPRD DKI saat ini baru kerja berapa lama sih? Terus lo menilai gua yang sudah 2 tahun kerja? Kan nggak fair," ujar dia.

Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD mulai menyinggung soal transparansi kinerja TGUPP. Permintaan ini terkait dengan peningkatan anggaran TGUPP.

Menurut Anggota Fraksi PSI DKI William Aditya Sarana, kenaikan anggaran TGUPP yang terjadi setiap tahun, tidak berbanding lurus dengan kinerjanya.

"Banyaknya anggaran dan personel TGUPP juga tidak mencerminkan kinerja gubernur sekarang. Jadi sebenarnya boros-borosin anggaran."

Selain itu, ia juga menyorot sulitnya untuk melakukan pengawasan anggaran yang digunakan TGUPP, meski mereka menggunakan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI.

"Kami tidak bisa mengawasi langsung ke TGUPP," ujar William Aditya. "Dilemanya di sini. Sudah anggaran besar hasilnya nggak ada. TGUPP jadi bagi-bagi kursi jabatan saja."