TEMPO.CO, Jakarta -Front Pembela Islam atau FPI mendesak Gubernur DKI Jakarta menghentikan penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project disingkat DWP di ibu kota.

Desakan itu diminta FPI menyusul temuan mereka di lokasi acara musik bergenre electronic dance music atau EDM di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada 13-15 Desember 2019 lalu.

Juru bicara FPI Munarman mengatakan menemukan sejumlah barang yang tidak layak dijual di lokasi itu, seperti minuman keras dan kondom. "Ada banyak temuan kami lebih kurang 30an," kata Munarman melalui pesan singkat, Sabtu, 21 Desember 2019. "Kondom dan miras itu di antaranya."

Munarman mengatakan telah mendatangi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung di kantornya pada Selasa kemarin, untuk menyerahkan temuan tersebut. Munarman yang datang bersama sejumlah ulama menyarankan Anies untuk tidak lagi mengizinkan acara musik ajeb-ajeb itu di DKI.

"Kami sudah sarankan agar gubernur menghentikan kegiatan hiburan yang bersifat hedonisme itu," ujarnya. "Apapun bentuknya."

Selain itu, Anies juga disarankan mencopot pejabat di Pemerintahan Provinsi DKI yang hanya mementingkan pendapatan asli daerah yang tinggi tanpa mempertimbangkan aspek indeks pengembangan manusia dari segi keimanan dan ketaqwaan kepada Allah.

"Kami dukung gubernur bersih-bersih oknum-oknum yang hanya berorientasi PAD tinggi itu," ujar Munarman terkait tanggapan FPI soal buntut gaduh diskotek Colosseum Club 1001 itu.