TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, menyatakan ada perlakuan tidak sama dalam penanganan banjir di Jakarta pada awal tahun 2020. Pernyataan tersebut disampaikan saat Mujiyono beserta anggota DPRD DKI lainnya mengunjungi Cengkareng Drain, Jakarta Barat hingga ke Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, Senin, 13 Januari 2020.

"Ada semacam perlakuan yang tidak sama terhadap warga DKI. Salah satunya dilihat dari status sosial. Orang pinggiran dikalahkan, kurang lebih seperti itu," kata Mujiyono di Jembatan Reklamasi, PIK, Jakarta Utara, Senin, 13 Januari 2020.

Mujiyono mempertanyakan kecanggihan alat yang ada di kawasan PIK sehingga tidak mengalami banjir. Tidak seperti daerah lain di Jakarta Barat yang terendam air. "Harus ada langkah ekstrem untuk memberlakukan hal yang sama di wilayah padat penduduk, yaitu bedah kampung," kata Mujiyono.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Komisi A mengunjungi sejumlah titik lokasi banjir di Jakarta Barat. Mereka ditemani jajaran Wali Kota Jakarta Barat. Sebelum inspeksi, Mujiyono dan kawan-kawan menggelar rapat di kantor Wali Kota Jakarta Barat.

Menurut Mujiyono, laporan yang diterima Dewan dari wali kota ihwal banjir di Jakarta Barat ialah adanya persoalan pada pompa air. Masalah itu meliputi pompa rusak, pompa terendam, pompa habis solar, pompa yang berpuluh tahun tidak dipakai, pompa yang dipaksa dijebol temboknya oleh warga untuk dinyalakan dan waduk sisi barat yang belum ada.

"Tapi kalau ada rob, tidak berguna pompa. Pertanyaannya adalah ada rob tidak kemarin (di PIK)? Kalau tidak ada, berarti ada perlakuan yang tidak seimbang terhadap warga DKI," kata Mujiyono.

M YUSUF MANURUNG