TEMPO.CO, Jakarta -Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memilih berkomunikasi dengan Dewan Kesenian Jakarta (DJK) sebagai institusi representatif seniman untuk membahas revitalisasi TIM atau Taman Ismail Marzuki mendapat kritikan.

Pernyataan itu disampaikan Anies Baswedan seusai rapat dengan Komisi X DPR.

Kritik tersebut datang dari Ketua Forum Seniman Peduli TIM, Radhar Panca Dahana. Menurut dia, keputusan Anies tidak adil karena seniman dari kelompoknya yang mengadukan revitalisasi TIM ke Komisi X.

Namun Anies justru memilih DJK sebagai perantara komunikasi.

"Anies dipanggil ke Komisi X karena kita yang datang ke Komisi X. Kalau Anies ingin bicara dengan seniman mengenai revitalisasi TIM, harusnya bicara dengan kita. Tapi dia memilih dialog dengan seniman hanya lewat DKJ. Padahal DKJ bukan pihak yang datang ke Komisi X dan tidak merepresentasikan seniman," kata Radhar Panca kepada Tempo, Kamis, 27 Februari 2020.

Menurut Radhar Panca, DKJ saat ini hanya dipimpin oleh caretaker sehingga tidak memiliki legitimaasi apa pun terhadap seniman.

Lagi pula, kata dia, seniman yang menggunakan TIM berjumlah ratusan, bukan hanya DKJ.

Sebagai pihak yang mengadukan revitalisasi TIM ke Dewan, Radhar Panca mengatakan kelompoknya belum pernah diajak berkomunikasi dengan Anies Baswedan.

Untuk itu, aspirasi dari kelompoknya belum diakomodir dalam rapat Dewan dan Pemerintah DKI. Keputusan Anies memilih DKJ juga dianggap menafikan kelompok seniman lain yang kerap berekspresi di TIM

"Berarti dia (Anies Baswedan) tidak menganggap kita atau menganggap kita sebelah mata. Padahal yang membawa dia ke Komisi X kan kita," kata Radhar Panca.

Kamis, 27 Februari 2020, Komisi X menggelar rapat dengan Pemerintah DKI Jakarta untuk membahas revitalisasi TIM. Hasilnya, Dewan sepakat dengan revitalisasi, namun dengan beberapa catatan.

Setelah rapat, Anies Baswedan mengatakan memilih berkomunikasi dengan DKJ sebagai institusi resmi yang dianggap mewakili para seniman.

“Supaya jangan nanti dari sisi Pemprov berinteraksi dengan pihak yang tidak tepat. Mitranya di sana,” kata Anies Baswedan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat di gedung Nusantara 1, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis 27 Februari 2020.