Fraksi PDIP Sebut DKI Belum Maksimal Antisipasi Banjir Jakarta

Reporter

Antara

Editor

Dwi Arjanto

Sabtu, 29 Februari 2020 05:05 WIB

SEJUMLAH wilayah di Jakarta kembali direndam banjir, kemarin. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta menyebutkan 10,74 persen dari seluruh rukun warga Ibu Kota terkena dampak musibah tersebut.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai Pemerintah Provinsi DKI belum maksimal dalam mengantisipasi banjir Jakarta yang sudah terjadi berulang kali selama dua bulan terakhir.

"Gak maksimal. Artinya gini kalau kita bandingkan dengan 31 Desember-1 Januari banjir, katakanlah semua orang gak kerja karena tiba-tiba kan, katakanlah gakpapa," kata Gembong saat dihubungi wartawan, Jumat, 28 Februari 2020 soal banjir Jakarta.

"Tapi setelah tanggal 1 Januari 2020, harusnya sudah prepare, harus dilakukan antisipasi, semua harus dicek semua. Tapi hari-hari ini masih kita dengar ada pompa yang mati," katanya.

Gembong pun mengatakan pernyataan bahwa Jakarta selalu banjir setiap tahun seharusnya dipatahkan melalui kesiapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menangani peristiwa tahunan itu.

"Banjir itu bisa diantisipasi kok, sepanjang kita mengantisipasinya maksimal. Contoh paling sederhana kan memang permukaan tanah kita memang di bawah laut kan, nah supaya itu tidak banjir, mesin pompa dimaksimalkan," kata Gembong lagi.

Sejumlah pengendara melintas di genangan air hujan yang merendam terowongan Cipayung di bawah lintasan Tol Lingkar Luar Jakarta, Jumat, 28 Februari 2020. ANTARA/Andi Firdaus

Dalam peninjauannya, Gembong justru menemukan fakta bahwa masih banyak pompa- pompa yang tidak berfungsi.

Ketidaksiapan Pemprov DKI menangani banjir pun tercermin dari lokasi-lokasi yang sebelumnya tidak terdampak banjir justru ikut menjadi korban banjir.

"Banjirnya sekarang udah naik kelas, kalau dulu yang kebanjiran kan rata-rata adalah yang memang tinggal di dataran yang rendah, pemukiman padat, bantaran kali, sekarang sudah sampai Menteng," kata Gembong.

Karena itu, pembentukan panitia khusus (pansus) banjir Jakarta dinilai tepat untuk menanggulangi permasalahan yang terjadi dua bulan terakhir itu.

PDIP yang memiliki kuota terbanyak dalam pansus banjir pun sudah menyiapkan perwakilan dari fraksinya. "Sudah, sudah nanti tinggal kita kirim aja," kata Gembong.

Meski demikian Gembong belum membocorkan nama-nama perwakilan dari PDIP yang bergabung dalam pansus banjir.

Sebelumnya, pada Kamis 27 Februari 2020 Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyetujui pembentukan panitia khusus untuk banjir disingkat Pansus Banjir.

ANTARA

Berita terkait

Soal Kenaikan UKT, Anies Minta Panja DPR Bahas Problem Fundamental Pendidikan Tinggi

12 jam lalu

Soal Kenaikan UKT, Anies Minta Panja DPR Bahas Problem Fundamental Pendidikan Tinggi

Menurut Anies, pembahasan dalam Panja Pembiayaan Pendidikan seharusnya tidak berfokus pada persentase.

Baca Selengkapnya

Anies Soal Kisruh UKT Mahal: Negara Harus Alokasikan Anggaran Lebih Banyak

13 jam lalu

Anies Soal Kisruh UKT Mahal: Negara Harus Alokasikan Anggaran Lebih Banyak

Anies Baswedan turut menanggapi persoalan kenaikan UKT yang diprotes oleh mahasiswa karena dinilai tidak wajar.

Baca Selengkapnya

Bamsoet dan Maruarar Gagas Rekonsiliasi Nasional, Akan Pertemukan Anies, Prabowo dan Ganjar

16 jam lalu

Bamsoet dan Maruarar Gagas Rekonsiliasi Nasional, Akan Pertemukan Anies, Prabowo dan Ganjar

Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyebut akan membuat acara rekonsiliasi nasional untuk mempertemukan para calon presiden pada pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

1 hari lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Sandiaga Sebut Duet Ahok-Anies Sebagai Dream Team, tapi Terganjal UU

6 hari lalu

Sandiaga Sebut Duet Ahok-Anies Sebagai Dream Team, tapi Terganjal UU

Ahok-Anies santer disebut bakal disandingkan dalam Pilgub DKI. Namun, duet keduanya bakal melanggar UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Ahok-Anies Mustahil Bersama di Pilgub Jakarta 2024, Ini Aturannya

6 hari lalu

Ahok-Anies Mustahil Bersama di Pilgub Jakarta 2024, Ini Aturannya

Ini aturan yang menghambat duet Ahok-Anies di Pilgub Jakarta

Baca Selengkapnya

Respons Internal PDIP Soal Peluang Duet Ahok-Anies di Pilkada Jakarta 2024

7 hari lalu

Respons Internal PDIP Soal Peluang Duet Ahok-Anies di Pilkada Jakarta 2024

Politikus PDIP menyebut Ahok dan Anies berasal dari akar rumput yang berbeda.

Baca Selengkapnya

Kenapa Tak Bisa Duet Anies Baswedan -Ahok di Pilkada Jakarta? KPU Sebutkan Bunyi Pasal Larangannya

8 hari lalu

Kenapa Tak Bisa Duet Anies Baswedan -Ahok di Pilkada Jakarta? KPU Sebutkan Bunyi Pasal Larangannya

Kadivi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya sebut duet Anies Baswedan-Ahok pada Pilkada Jakarta 2024 tak akan terwujud.

Baca Selengkapnya

Rektor Paramadina: Anies dan Ahok Sangat Mungkin Berpasangan di Pilkada Jakarta

9 hari lalu

Rektor Paramadina: Anies dan Ahok Sangat Mungkin Berpasangan di Pilkada Jakarta

Dalam pemilihan presiden 2024, Anies tampil dengan citra nasionalis religius biasa. Sedangkan, Ahok selama ini dianggap sebagai seorang nasionalis.

Baca Selengkapnya

KPU DKI Pastikan Duet Anies-Ahok Tak Bisa Terwujud: Melanggar Undang-undang

9 hari lalu

KPU DKI Pastikan Duet Anies-Ahok Tak Bisa Terwujud: Melanggar Undang-undang

KPU Provinsi DKI Jakarta memastikan duet Anies Baswedan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada DKI Jakarta 2024 tidak akan terwujud.

Baca Selengkapnya