Ada Penolakan, DKI Jelaskan Soal Sekolah untuk Pasien Corona

Reporter

Antara

Editor

Juli Hantoro

Selasa, 21 April 2020 13:16 WIB

Ilustrasi virus corona atau Covid-19. REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana Dinas Pendidikan DKI menyediakan sekolah untuk digunakan tempat isolasi pasien terpapar virus corona atau Covid-19 mendapat penolakan dari orang tua siswa.

"Resistensi masyarakat, khususnya dari orang tua siswa dan lingkungan juga banyak yang keberatan. Kalau anak kita sekolah di situ juga keberatan, tapi itu jadi tugas kami berikan penjelasan," kata Kepala Sudin Pendidikan Wilayah 1 Jaktim Ade Narun seperti dikutip Antara, Selasa, 21 April 2020.

Karena itu Ade mengatakan ia dan jajarannya mengintensifkan komunikasi dengan orang tua siswa untuk memberi pemahaman rencana penggunaan gedung sekolah sebagai tempat isolasi kasus COVID-19.

Ade mengatakan, upaya itu guna menyikapi penolakan dari sebagian orang tua siswa dan lingkungan sekitar atas rencana tersebut.

Pemanfaatan gedung sekolah sebagai tempat isolasi bagi pasien dalam pengawasan (PDP), orang dalam pemantauan (ODP) hingga pasien positif COVID-19, merujuk pada surat edaran Dinas Pendidikan Nomor 4434/-1.1772.1 tentang Tindak Lanjut Instruksi Sekretaris Daerah DKI Nomor 29 Tahun 2020 yang ditandatangani Kadisdik DKI Nahdiana pada Senin, 20 April 2020.

Advertising
Advertising

Surat itu berisi arahan terkait penyediaan akomodasi dan fasilitas pendukung bagi tenaga kesehatan yang terlibat penanganan virus corona (COVID-19).

Sudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur yang meliputi Kecamatan Cakung, Kecamatan Duren Sawit, Pulogadung, Matraman, dan Jatinegara menyiapkan 19 gedung sekolah negeri SD, SMP, SMA dan SMK untuk keperluan tersebut.

Kepada warga sekolah, Ade memberikan penjelasan bahwa fasilitas rumah sakit rujukan dan utama penanganan COVID-19 di Jakarta sudah penuh, sehingga warga perlu menumbuhkan empati sosial untuk saling membantu sesama.

"Siapa yang mau di tempatnya ada isolasi COVID-19, tapi kita mau dimana lagi, kan tempat sudah pada penuh, kita saling bantu sesama," katanya.

Sosialisasi pemberian pemahaman kepada warga sekolah dilakukan lewat rapat daring (online) yang melibatkan kepala sekolah, guru, hingga komite sekolah.

Menurut Ade, belum tentu seluruh sekolah yang telah diajukan menjadi fasilitas isolasi bagi kasus COVID-19 akan dipakai semuanya.

"Bisa juga sama sekali tidak terpakai. Atau justru untuk keperluan lain seperti penyimpanan logistik atau aktivitas tenaga medis. Akan dilihat dulu sesuai kebutuhan," katanya.

Berita terkait

Kepala SMK Lingga Kencana Rinci Penggunaan Anggaran Perpisahan Rp800 Ribu

13 jam lalu

Kepala SMK Lingga Kencana Rinci Penggunaan Anggaran Perpisahan Rp800 Ribu

Kepala SMK Lingga Kencana membantah pihak sekolah mencari keuntungan dari kegiatan perpisahan siswa yang mengalami kecelakaan bus di Subang.

Baca Selengkapnya

Tragedi SMK Lingga Kencana, Pemkot Yogyakarta Ungkap Syarat Ketat Study Tour

23 jam lalu

Tragedi SMK Lingga Kencana, Pemkot Yogyakarta Ungkap Syarat Ketat Study Tour

Salah satu syarat study tour adalah pemilihan bus atau kendaraan, usianya tak boleh lebih dari enam tahun dan harus lolos uji KIR.

Baca Selengkapnya

Buntut Kecelakaan SMK Lingga Kencana, DPRD Bakal Panggil Disdik Depok karena Banyak Aduan Masyarakat Soal Study Tour

1 hari lalu

Buntut Kecelakaan SMK Lingga Kencana, DPRD Bakal Panggil Disdik Depok karena Banyak Aduan Masyarakat Soal Study Tour

Ketua Komisi D DPRD Depok prihatin dan berbelasungkawa atas kecelakaan bus rombongan siswa dan guru SMK Lingga Kencana di Subang.

Baca Selengkapnya

Kecelakaan SMK Lingga Kencana Depok, Pemprov Jabar Evaluasi Perpisahan Sekolah

2 hari lalu

Kecelakaan SMK Lingga Kencana Depok, Pemprov Jabar Evaluasi Perpisahan Sekolah

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengevaluasi kegiatan perpisahan siswa usai terjadi kecelakaan maut rombongan SMK Lingga Kencana Depok di Subang

Baca Selengkapnya

Sekolah di Texas Dilaporkan ke Kementerian Pendidikan karena Diduga Diskriminasi Gender

4 hari lalu

Sekolah di Texas Dilaporkan ke Kementerian Pendidikan karena Diduga Diskriminasi Gender

Kementerian Pendidikan Amerika Serikat melakukan sebuah investigasi hak-hak sipil ke sebuah sekolah di setalah Texas

Baca Selengkapnya

Bakar SDN Inpres Pogapa Intan Jaya, TPNPB-OPM: Merdeka Dulu Baru Sekolah

4 hari lalu

Bakar SDN Inpres Pogapa Intan Jaya, TPNPB-OPM: Merdeka Dulu Baru Sekolah

Menurut jubir TPNPB-OPM, banyak sekolah di pedalaman Papua dijadikan sebagai pos militer TNI-Polri.

Baca Selengkapnya

PPDB 2024 Tingkat SMA di Jawa Barat Dimulai 3 Juni, Simak Jadwal Lengkapnya

4 hari lalu

PPDB 2024 Tingkat SMA di Jawa Barat Dimulai 3 Juni, Simak Jadwal Lengkapnya

Dalam PPDB 2024, tersedia kuota sekitar sekitar 700 ribu untuk tingkat SMA.

Baca Selengkapnya

TPNPB OPM Ungkap Alasan Bakar SDN Inpres Pogapa Intan Jaya Saat Serang TNI-Polri

4 hari lalu

TPNPB OPM Ungkap Alasan Bakar SDN Inpres Pogapa Intan Jaya Saat Serang TNI-Polri

TPNPB-OPM menyampaikan alasan membakar gedung sekolah saat menyerang aparat militer di Distrik Homeyo, Kampung Pogapa, Intan Jaya, Papua Tengah.

Baca Selengkapnya

Bappenas Pastikan Makan Siang Gratis Tidak Bersumber dari Dana BOS

6 hari lalu

Bappenas Pastikan Makan Siang Gratis Tidak Bersumber dari Dana BOS

Bappenas menyatakan tidak ada pihak swasta yang akan ikut mensponsori program makan siang gratis.

Baca Selengkapnya

PPDB 2024, Persyaratan KK untuk Jalur Zonasi Diperketat

6 hari lalu

PPDB 2024, Persyaratan KK untuk Jalur Zonasi Diperketat

Dinas Pendidikan Kota Madiun akan perketat aturan PPDB 2024, terutama untuk jalur zonasi.

Baca Selengkapnya