TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno melihat kebijakan Menteri Perhubungan membuka transportasi publik bakal membuat pemerintah daerah kelabakan. Menurut dia, pemerintah daerah tidak akan siap dengan kebijakan tersebut karena sedang fokus melaksanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). "Kalau dibuka kerannya sekarang, Pemda yang akan tidak siap," kata Djoko saat dihubungi, Kamis, 7 April 2020.

Sebelumnya Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menyatakan seluruh moda transportasi komersial untuk angkutan penumpang darat, laut, serta udara akan kembali beroperasi mulai 7 Mei 2020. Ia menyebut relaksasi di sektor transportasi publik itu sudah dirundingkan dengan Tim Gugus Tugas Covid-19. Tim Gugus Tugas dalam hal ini bertindak menetapkan kriteria penumpang yang boleh menggunakan layanan transportasi umum di wilayah PSBB.

Djoko menuturkan pemerintah daerah sekarang sedang berusaha keras mengimbau agar warga tidak mudik lebaran tahun ini. Bahkan, Pemda merasa kesulitan menahan warganya yang mau mudik atau pulang kampung.

Djoko mencatat masih ada 4 juta orang yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia yang mau berangkat mudik tahun ini. "Dari jumlah tersebut setengahnya atau 2 juta orang berasal dari Jakarta. Mereka masih ingin mudik tahun ini," tuturnya.

Kebijakan pembukaan transportasi publik oleh pemerintah pusat, menurut dia, bakal dimanfaatkan warga untuk mudik lebaran. Selain itu, pemerintah pun bakal kesulitan menjalani protokol Covid-19 bagi warga yang ingin naik transportasi publik tersebut. "Salah satunya bagaimana cara memeriksa kesehatan orang yang banyak," kata Djoko.

Ia menyarankan agar kebijakan Kementerian Perhubungan yang membuka transportasi publik diabaikan untuk kepentingan menekan wabah Corona. "Ikuti Satgas Gugus Tugas saja yang membatasi pergerakan orang dan melarang mudik," ujarnya.

IMAM HAMDI