TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi E Bidang Kesra DPRD DKI Jakarta Iman Satria menganggap data penerima bantuan sosial atau bansos dari pemerintah pusat dan DKI tumpang tindih. Iman menduga keduanya mengacu pada data yang sama.

"Memang fakta di lapangannya ada tumpang tindih bahkan mungkin lebih banyak tumpang tindihnya dari yang tidak. Karena data yang dipakai pemda dan data yang diberikan ke pemerintah pusat itu kelihatannya serupa," kata Iman saat dihubungi, Jumat, 8 Mei 2020.

Dia menyebut, masih ada warga DKI yang menerima bantuan dari pelbagai sumber. Baik bantuan dari pemerintah DKI, pusat, hingga pihak swasta. "Ini kan berarti tidak terorganisasi dengan baik," ujar politikus Partai Gerindra ini.

Karena itu, Iman meminta agar pemerintah DKI dan pusat saling berkoordinasi agar pendistribusian bansos tepat sasaran. Dia pun mengharapkan penyaluran di tahap pertama yang amburadul tak perlu dipersoalkan lagi.

"Kita jangan melihat lagi ke belakang," ucapnya. "Namanya juga bantuan memang harusnya untuk diberikan. Yang penting tidak diselewengkan."

Sebelumnya, tiga menteri mempersoalkan penyaluran bansos oleh pemerintah DKI. Ketiganya, yakni Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Juliari misalnya menyoroti banyak penerima bansos dari pemerintah pusat sebelumnya sudah menerima bantuan DKI. Di hadapan anggota DPR, Juliari menyebut, bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pemerintah pusat untuk memasok bantuan kepada warga yang tak bisa ditanggung DKI. Artinya, DKI tidak memberikan data yang sama kepada Kementerian Sosial.