Jokowi Rajin Tebar Bansos, Gelandangan Bermunculan di Kota Bogor

Minggu, 10 Mei 2020 11:36 WIB

\Warga memeriksa paket bantuan sosial (bansos) berupa kebutuhan pokok (sembako) dari Presiden RI untuk warga terdampak COVID-19 di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, 28 April 2020. Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi COVID-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek. TEMPO/Nita Dian

TEMPO.CO, Bogor -Seringnya pembagian bantuan sosial atau bansos yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan pihak istana Bogor, mengundang banyak warga luar masuk ke Kota Bogor.

Mereka menyamar menjadi gelandangan atau pemulung di beberapa jalan di protokol di Kota Hujan.

Bahkan dari sekian banyaknya orang yang membawa karung di trotoar jalan-jalan, ada yang mengaku berasal dari Sukabumi, Depok dan Karawang, bahkan Jakarta.

"Saya datang mencari barang bekas, sekalian juga menunggu bansos Presiden. Infonya Presiden sering bagi-bagi di sini (Kota Bogor)," ucap Samhuri kepada Tempo di bilangan jalan A. Yani, Kota Bogor, Sabtu 9 Mei 2020.


Saat ditanya mengenai pemberlakuan Pembatasan Sosial Bersekala Besar alias PSBB Bogor, Samhuri menyebut mengetahuinya. Justru dengan adanya PSBB ini, dia berkilah dan menjadikan alesan kenapa dia mencari rongsok dan berharap bantuan.

Bahkan Samhuri menyebut bukan hanya bantuan Presiden Jokowi saja yang diharapkan, tapi bantuan yang diberikan oleh pengendara yang melintas pun sering dia terima.

"Bantuan sembako saya kumpulkan untuk dibawa ke rumah sebagai bekal. Untuk sehari-hari di sini banyak yang bagi makanan, terutama di sore hari menjelang buka puasa," tutur Samhuri.

Informasi yang dihimpun Tempo, sejak Covid-19 di Kota Bogor, mendadak ramai oleh Masyarakat Berkarung (Masrung) dan tanpa identitas jelas. Pada siang hingga sore di beberapa lokasi terlihat puluhan masyarakat dengan berbagai macam usia, mulai dari bapak-bapak, Ibu-ibu, orang lanjut usia hingga anak-anak tiba-tiba datang membawa karung dan duduk bergerombol disepanjang Jalan.

Kehadiran mereka membuat pemandangan Kota Bogor jadi kumuh, bak tak terurus.

Kepala satuan Pol-PP Kota Bogor, Agustarsyah, membenarkan menjamurnya Masrung tersebut. Agus menyebut dari beberapa yang kita pernah amankan , mereka bukan orang Kota Bogor.

Agus mengatakan mereka rata-rata berasal dari daerah Jawa Tengah dan datang ke Kota Bogor sebelum PSBB ditetapkan berharap mengejar Ramadhan. "Dan ini fenomena di Jabodetabek dengan kedatangan pemulung musiman ini," kata Agus.

Agus mengatakan secara parsial pihaknya sudah menertibkan kaum masrung dan saat ini sedang dimatangkan konsep untuk menertibkan dan melokalisir mereka dalam satu lokasi.

Agus juga menyatakan kehadiran mereka memang berharap dikasihani, sebab mencari barang bekas bukan domain utama mereka. "Mudah-mudahan secepatnya kita akan laksanakan penindakan kepada mereka secara menyeluruh," ucap Agus.

Advertising
Advertising

Menyikapi hal tersebut Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, mengimbau kepada masyarakat, sekaligus menyindir Presiden Jokowi untuk tidak terus menerus membagikan bansos di jalan-jalan utama atau area Sistem Satu Arah atau SSA Kota Bogor.

Sebab, menurut Dedie, selain tidak tepat sasaran juga tidak memberikan dampak keadilan bagi masyarakat yang betul-betul membutuhkan. "Mereka itu orang luar, harusnya masyarakat juga faham kalau mau berbagi bansos kemana alurnya yang benar," demikian Dedie.

M.A MURTADHO

Berita terkait

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

2 hari lalu

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

10 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

10 hari lalu

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan pemerintah akan mempercepat penyaluran Bansos atau bantuan pangan untuk penurunan stunting.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

12 hari lalu

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

Hakim MK Saldi Isra dalam dissenting opinion sebut 7 daerah harusnya pemungutan suara ulang. Berapa suara Prabowo-Gibran di tempat itu?

Baca Selengkapnya

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

12 hari lalu

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

MK sebut penyaluran bansos menjelang pemilu tak untungkan Prabowo-Gibran. Ini gelontoran dana bansos triliunan rupiah menjelang Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

13 hari lalu

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

Ganjar Pranowo, mengatakan, hakim MK tidak konsisten dalam mempertimbangkan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 terurama soal bansos

Baca Selengkapnya

3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

14 hari lalu

3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

"Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," ucap Saldi Isra.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Saldi Isra Anggap Politisasi Bansos Terjadi di Pilpres 2024

14 hari lalu

Hakim MK Saldi Isra Anggap Politisasi Bansos Terjadi di Pilpres 2024

"Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," ucap Saldi Isra.

Baca Selengkapnya

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

14 hari lalu

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

MK meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu.

Baca Selengkapnya

MK Nilai Bansos Tak Beri Dampak Kemenangan Prabowo-Gibran, Tim Hukum Anies-Muhaimin Beri Tanggapan

14 hari lalu

MK Nilai Bansos Tak Beri Dampak Kemenangan Prabowo-Gibran, Tim Hukum Anies-Muhaimin Beri Tanggapan

MK menolak dalil yang diajukan pemohon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengenai bansos berkaitan dengan perolehan suara Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya