Pekerja Informal Adukan Distribusi Bansos yang Tak Merata

Kamis, 14 Mei 2020 15:00 WIB

Seorang pengemudi ojek online mengambil paket sembako yang digantung oleh seniman wayang uwuh Iskandar Hardjodimuljo di pohon di jalan Cawang Baru Utara, Jakarta, Rabu, 15 April 2020. Warga yang membutuhkan dapat mengambil satu kantong berisi paket sembako yang digantung di pohon tersebut. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi organisasi masyarakat sipil menerima keluhan dari 254 warga terdampak pandemi Corona di 12 provinsi. Direktur Rujak Center for Urban Studies Elisa Sutanudjaja menyatakan aduan terbanyak soal distribusi bantuan sosial atau bansos yang tidak merata.

Data ini dihimpun sejak 18 April hingga 11 Mei 2020. "Keluhan distribusi bansos masih mendominasi, totalnya 32 persen," kata Elisa saat konferensi pers virtual, Kamis, 14 Mei 2020.

Mereka yang mengadu soal bansos terbanyak dari Jakarta, yaitu 71 orang. Keluhan juga datang dari warga asal Jawa Barat sebanyak 28 orang dan sembilan orang dari Banten. Menurut Elisa, 50 persen pengaduan terkait bansos berasal dari keluarga dengan jumlah anggota 4-5 orang.

Alasan tak dapat bansos didominasi karena mereka tinggal di kontrakan atau indekos. Kartu tanda penduduk (KTP) mereka pun tak sesuai dengan domisili saat ini.

Salah satu warga yang terdampak Corona ialah Anita. Warga Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan ini mengaku tak memperoleh bansos dari pemerintah DKI ataupun pusat. Menurut dia, bansos justru menyasar ke pemilik kontrakan. "Jadi yang dapat bantuan yang punya rumah, yang punya kontrakan," ujar dia.

Keluhan lain yang diterima koalisi, yaitu warga tak mampu membayar uang sewa indekos atau kontrakan. Warga juga mengeluh tidak bisa membayar cicilan serta kena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengurangan gaji. Selanjutnya, ada warga yang tidak mampu membayar SPP anak dan membayar pulsa untuk belajar secara daring, lalu kesulitan membayar tagihan listrik dan air.

Pengadu, Elisa melanjutkan, didominasi pekerja informal seperti supir ojek dan taksi online serta pedagang kaki lima (PKL). Kemudian keluhan juga berasal dari pekerja formal, buruh pabrik, mahasiswa, dan pensiunan.

Organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi ini antara lain YLBHI, LBH Jakarta, Urban Poor Consortium, Lokataru Foundation, Rujak Center for Urban Studies, dan Amrta Institute for Water Literacy. Warga dapat mengadu ihwal pandemi Corona ke koalisi dengan mengirimkan pesan Whatsapp ke 085714960447.

LANI DIANA

Berita terkait

ICW Sebut Bansos hingga Ketidaknetralan ASN Bakal Marak di Pilkada 2024

40 menit lalu

ICW Sebut Bansos hingga Ketidaknetralan ASN Bakal Marak di Pilkada 2024

ICW mengungkap beberapa kerentanan yang mungkin terjadi di Pilkada 2024. Berkaca dari pengalaman Pilpres.

Baca Selengkapnya

Kecam Kekerasan dan Diskriminasi Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang, YLBHI Desak Aparat Usut Tuntas dan Penuhi Hak Korban

1 jam lalu

Kecam Kekerasan dan Diskriminasi Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang, YLBHI Desak Aparat Usut Tuntas dan Penuhi Hak Korban

YLBHI dan LBH Jakarta mengecam diskriminasi dan kekerasan oleh kelompok intoleran kepada sejumlah Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang.

Baca Selengkapnya

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

3 hari lalu

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

11 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

11 hari lalu

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan pemerintah akan mempercepat penyaluran Bansos atau bantuan pangan untuk penurunan stunting.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

13 hari lalu

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

Hakim MK Saldi Isra dalam dissenting opinion sebut 7 daerah harusnya pemungutan suara ulang. Berapa suara Prabowo-Gibran di tempat itu?

Baca Selengkapnya

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

13 hari lalu

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

MK sebut penyaluran bansos menjelang pemilu tak untungkan Prabowo-Gibran. Ini gelontoran dana bansos triliunan rupiah menjelang Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

15 hari lalu

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

Ganjar Pranowo, mengatakan, hakim MK tidak konsisten dalam mempertimbangkan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 terurama soal bansos

Baca Selengkapnya

3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

15 hari lalu

3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

"Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," ucap Saldi Isra.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Saldi Isra Anggap Politisasi Bansos Terjadi di Pilpres 2024

15 hari lalu

Hakim MK Saldi Isra Anggap Politisasi Bansos Terjadi di Pilpres 2024

"Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," ucap Saldi Isra.

Baca Selengkapnya