Cerita Keluarga di Kebagusan: Bansos dan Kartu Prakerja Tak Cair

Editor

Dwi Arjanto

Jumat, 15 Mei 2020 07:08 WIB

Ilustrasi bantuan paket sembako. ANTARA/Hendra Nurdiyansyah

TEMPO.CO, Jakarta -Nasib malang harus dihadapi Anita dan sang suami, karena tak mendapat bantuan sosial atau bansos dari pemerintah. Lalu uang insentif dari program kartu prakerja Presiden Joko Widodo juga tak kunjung cair.

Anita bercerita, suaminya yang bekerja sebagai supir ojek online turut terdampak pandemi Covid-19. Sang suami lantas mengikuti program prakerja. Dia telah selesai mengikuti pelatihan. Namun, hingga kini suaminya tidak memperoleh sertifikat dan insentif

"Insentif tunggu sertifikatnya turun dan uangnya dari pemerintah. Jadi (pihak) skill academy buat turunin sertifikat itu menunggu dari pemerintah juga," kata Anita saat konferensi pers virtual, Kamis, 14 Mei 2020.

Menurut dia, beberapa peserta prakerja lain yang satu pelatihan dengan suaminya sudah menerima insentif dari pemerintah. Dia tak mengerti alasan pemerintah tidak segera mentransfer uang insentif itu hingga hari ini.

Padahal, dia memerlukan dana untuk membayar sewa kontrakan. Penghasilannya dari berjualan rujak sehari-hari juga merosot. Belum lagi pemerintah DKI ataupun pusat tak menyalurkan bansos untuk keluarganya.

Anita mengaku hanya memperoleh lima liter beras dari Badan Urusan Logistik (Bulog) pekan lalu. Bantuan itupun Anita anggap merata diberikan ke semua warga di tempat tinggalnya.

"Ojol suami saya sepi, jualan saya juga sepi. Saya jualan di rumah rujak jadi saya udah beli bahan-bahannya semua busuk dan kebuang, enggak ada pemasukan sama sekali," cerita dia.

Penyaluran bansos tahap pertama di DKI diberikan untuk 3,7 juta jiwa atau 1,2 juta keluarga. Gubernur DKI Anies Baswedan menyatakan,1,6 persen di antaranya salah sasaran.

Pemerintah DKI telah memperbaiki data sekaligus menerima tambahan penerima bansos. Alhasil, total penerima bansos tahap dua yang terdaftar mencapai 2,15 juta keluarga.

Berita terkait

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

1 hari lalu

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

9 hari lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

10 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

10 hari lalu

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan pemerintah akan mempercepat penyaluran Bansos atau bantuan pangan untuk penurunan stunting.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

12 hari lalu

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

Hakim MK Saldi Isra dalam dissenting opinion sebut 7 daerah harusnya pemungutan suara ulang. Berapa suara Prabowo-Gibran di tempat itu?

Baca Selengkapnya

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

12 hari lalu

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

MK sebut penyaluran bansos menjelang pemilu tak untungkan Prabowo-Gibran. Ini gelontoran dana bansos triliunan rupiah menjelang Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

13 hari lalu

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

Ganjar Pranowo, mengatakan, hakim MK tidak konsisten dalam mempertimbangkan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 terurama soal bansos

Baca Selengkapnya

3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

13 hari lalu

3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

"Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," ucap Saldi Isra.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Saldi Isra Anggap Politisasi Bansos Terjadi di Pilpres 2024

13 hari lalu

Hakim MK Saldi Isra Anggap Politisasi Bansos Terjadi di Pilpres 2024

"Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," ucap Saldi Isra.

Baca Selengkapnya

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

14 hari lalu

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

MK meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu.

Baca Selengkapnya