TEMPO.CO, Jakarta - Pakar epidemiologi, Syahrizal Syarif, mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI untuk menghadapi kemungkinan lonjakan kasus penularan virus corona saat penerapan kebijakan new normal atau kenormalan baru. "Bila DKI Jakarta dalam situasi wabah saat ini sudah ingin melakukan pelonggaran maka harus siap dengan kemungkinan terjadinya lonjakan kasus," kata Syahrizal melalui pesan singkat, Senin, 1 Juni 2020.

Untuk melonggarkan pembatasan sosial atau PSBB Jakarta saat data penularan masih tinggi, kata dia, pemerintah mesti menyiapkan beberapa aspek. Ia menyebut Pemprov harus menyiapkan dukungan deteksi dini laboratorium diagnostik, surveilans epidemiologi, dan kesiapan fasilitas kesehatan. "Ketiga aspek itu harus menjadi perhatian," tutur Syahrizal.

Syahrizal melihat upaya pemerintah menahan arus balik mudik lebaran belum maksimal. Sebab, banyak pemudik kembali datang ke ibu kota melalui jalur-jalur alternatif dan sampai ke tempat tujuan. "Justru sebetulnya pergerakan internal di dalam kota yang melonggar secara logika lebih berdampak pada peningkatan kasus," ujarnya.

Menurut dia, kenormalan baru merupakan standar minimal bila menyebut PSBB Jakarta sebagai standar esensial. Jika konsep new normal akan diterapkan, kata Syahrizal, penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer dan menjaga jarak serta menghindari pengumpulan masa merupakan hal baru yang tidak bisa ditawar. "Tidak ada standar di bawah minimal," tuturnya.

Lebih jauh, Syahrizal menjelaskan, konsep new normal merupakan penerapan perilaku tertentu sebagai upaya tetap menjaga atau menurunkan laju penularan Covid-19 sampai vaksin tersedia di pasaran. Sejauh ini, menurut dia, kebijakan PSBB Jakarta telah berdampak pada penurunan kasus Covid-19 baru yang dilaporkan harian di DKI.

Hal itu terlihat dari perhitungan angka reproduksi aktual SARS-CoV 2 (Rt) yang menurun, meski belum di bawah satu. Penurunan ini dipercaya karena terjadi pengurangan pergerakan di masyarakat hingga 60-70 persen.

Sayangnya, kata dia, situasi kemudian berubah dengan narasi new normal dan rencana pelonggaran. "Ditambah suasana lebaran Idul Fitri. Terjadi pergerakan masyarakat yang sulit dibendung dan arus mudik dari berbagai jalur alternatif," ujarnya.

DKI Jakarta, ujar Syahrizal, merupakan wilayah dengan kasus Covid-19 yang terkonfirmasi terbanyak. Bahkan, jika dihitung insiden kumulatifnya, tetap menjadi provinsi tertinggi risikonya di Indonesia dengan 67 kasus per 100.000 penduduk.

Bandingkan dengan risiko di Jawa Timur yang menempati wilayah dengan kasus konfirmasi nomor dua terbanyak. Namun jika dibagi dengan jumlah penduduknya yang mencapai 39 juta penduduk maka dari sisi risiko hanya menempati ranking 11 dengan 10 kasus per 100.000 penduduk sesuai data pada 28 Mei 2020.

Syahrizal menyatakan perlu kesiapan yang matang untuk menerapkan new normal. "Normalitas baru dalam berbagai kegiatan belajar, bekerja, dan beribadah tentunya mempunyai indikator masing-masing," ujar epidemiolog asal Universitas Indonesia ini.

IMAM HAMDI