TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Gerindra meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melanjutkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB Jakarta) karena kondisi perekonomian ibu kota telah memasuki masa krisis.

"Kami berharap PSBB segera diakhiri, tapi juga bukan berarti langsung bedol desa gitu ya. Tapi di bikin satu sistem di mana protap kesehatan dan lain-lainnya diterapkan, dibikin aturan supaya semuanya berjalan sesuai dengan masa pandemi sekarang," ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Rany Maulani, Rabu, 3 Juni 2020.

Dia menilai perpanjangan PSBB Jakarta tidak menjamin bisa menihilkan kasus Covid-19 di ibu kota. Namun pengetatan protokol kesehatan di tengah masyarakat diyakini bisa mengendalikan penyebaran Covid-19 lebih meluas.

Ia menilai selama PSBB berjalan kasus Covid-19 masih terjadi. Oleh sebab itu, pembatasan sosial disebut Rany bukan solusi yang tepat. "Mengingat waktu PSBB sudah cukup panjang, sudah hampir tiga bulan. Kalau saya melihatnya seberapa kuat orang bertahan, urusan perut terutama bertahan tanpa penghasilan," ujarnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI memberlakukan PSBB Jakarta sejak 10 April 2020 yang diperpanjang hingga tiga kali. PSBB tahap ketiga akan selesai pada 4 Juni 2020.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta ini menilai perpanjangan PSBB akan membuat masyarakat semakin stres. Meski tidak terkena Covid-19, masyarakat secara umum tidak bisa beraktivitas secara normal untuk menunjang kebutuhan. Di sisi lain, ada potensi kriminalitas bisa meningkat bila pembatasan terus berjalan. "Jadi pertimbangannya kalau bisa keputusan (penghentian PSBB) itu diambil mempertimbangkan kondisi masyarakat, terutama masyarakat di bawah," ucapnya.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto, menambahkan penerapan PSBB Jakarta selama tiga tahap berdampak terhadap psikologi masyarakat. Menurut dia, masyarakat hanya disuguhkan data-data fluktuatif terkait penyebaran Covid-19 di Jakarta.

Wahyu mempertanyakan ihwal data warga yang terkena Covid-19 apakah dari penduduk Jakarta atau pendatang. "Jadi seolah-olah sekarang Jakarta memang paling tinggi betul, tapi dilihat bagaimana kesiapann Jakarta. Baik rumah sakitnya, kesiapan tesnya semua segala macem," kata dia.

Wahyu menilai Provinsi DKI Jakarta siap menerapkan new normal atau kenormalan baru dengan tidak melanjutkan PSBB, baik dari sisi infrastruktur kesehatan, pendidikan dan sektor lainnya. Namun, jika PSBB Jakarta dilanjutkan maka harapan untuk warga akan musnah.

"Yang paling bahaya adalah kalau tidak ada harapan. Jadi selama ini positif banyak terus meningkat, tapi tidak bisa dikendalikan jauh lebih berbahaya. Nah, Jakarta Alhamdulillah menurut hemat kami dari data-data yang kami baca setidaknya sudah bisa mengendalikan," tutur Wahyu.

Menurut dia, perpanjangan PSBB Jakarta tidak hanya berdampak pada krisis ekonomi, tapi juga krisis sosial. "Dampak sosial harus diperhatikan juga. Kalau dibilang krisis ekonomi, sekarang lagi krisis," kata Wahyu.