DPRD Akan Gelar Rapat Paripurna HUT DKI Jakarta

Reporter

Taufiq Siddiq

Jumat, 19 Juni 2020 15:03 WIB

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin upacara peringatan HUT DKI Jakarta di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat, 22 Juni 2018. Anies tampil dengan baju adat Betawi dalam upacara HUT DKI Jakarta ke-491 itu. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - DPRD DKI Jakarta akan menggelar rapat paripurna dalam memperingati hari jadi provinsi Jakarta yang ke-493 pada Senin 22 Juni 2020. "Hasil keputusan Bamus rapat paripurna DKI rapat paripurna HUT DKI disepakati hari Senin," ujar Wakil Ketua DPRD DKI, Abdurahman Suhaimi, saat dihubungi Jumat, 19 Juni 2020.

Suhaimi mengatakan kesepakatan tersebut diputuskan dalam rapat Badan Musyawarah beberapa waktu lalu. Dalam rapat tersebut, kata dia, rapat paripurna HUT DKI Jakarta akan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan atau Covid-19.

Selain itu, Suhaimi menyebutkan, untuk peserta rapat paripurna juga akan dibatasi. Rapat paripurna akan dihadiri oleh 106 anggota dewan, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta kemudian walikota, bupati, dan pejabat setingkat kepala satuan dinas.

Sekretaris DPRD DKI Jakarta Hadameon Aritonang mengatakan untuk protokol kesehatan yang akan diterapkan saat rapat paripurna meliputi pemeriksaan suhu tubuh, menyediakan hand sanitizer, serta wajib menggunakan masker. Di dalam ruangan Sekretariat Dewan juga sudah mengatur jarak aman antartempat duduk.

"Semua protokol kesehatan sudah kita siapkan. Termasuk mengatur tempat duduk peserta rapat dengan jarak aman," ujar Hadameon.

TAUFIQ SIDDIQ

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

6 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

12 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

19 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

29 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Puan Maharani Singgung Sengketa Pilpres dalam Rapat Paripurna

32 hari lalu

Puan Maharani Singgung Sengketa Pilpres dalam Rapat Paripurna

Puan Maharani menyebut proses sengketa hasil Pilpres di MK hendaknya menjadi jalan untuk menyempurnakan demokrasi di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

39 hari lalu

Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak RUU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

40 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

46 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

48 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

51 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya