Anies Baswedan Minta Revitalisasi Monas Kelar Sebelum HUT DKI

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana perkembangan proyek revitalisasi Monas usai dilanjutkan kembali setelah mendapatkan izin dari komisi pengarah, Jumat 21 Februari 2020. Tempo/Taufiq Siddiq

    Suasana perkembangan proyek revitalisasi Monas usai dilanjutkan kembali setelah mendapatkan izin dari komisi pengarah, Jumat 21 Februari 2020. Tempo/Taufiq Siddiq

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta agar revitalisasi Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat rampung sebelum HUT DKI pada 22 Juni 2020. Kepala Seksi Informasi Unit Pengelola Teknis (UPT) Monas Irfal Guci menyebut kontraktor berjanji akan menyelesaikan proyek secara keseluruhan sebelum HUT DKI.

    "Ulang tahun DKI mereka sudah harus selesai, tapi saya belum tahu apakah itu tercapai atau tidak," kata Irfal saat dihubungi, Rabu, 17 Juni 2020. "Permintaan Pak Gubernur begitu."

    Irfal menuturkan revitalisasi Monas belum sepenuhnya beres. Sebab, dari pantauan dia, masih ada sejumlah aspek yang harus diurus kontraktor, seperti pemerataan dan mengalirkan air.

    "Yang pasti belum serah terima ke kami (pengelola Monas)," ujar dia.

    Sebelumnya, pemerintah DKI Jakarta menunjuk PT Bahana Prima Nusantara sebagai pemenang tender. Bahana Prima memulai revitalisasi Monas sejak 12 November 2019. Dalam kontrak, pemerintah DKI memberikan waktu 50 hari untuk merampungkan proyek.

    Namun, Bahana Prima hanya bisa mengerjakan proyek 75 persen hingga batas waktu kontrak pada 31 Desember 2019. Karena itu, pemerintah DKI memperpanjang waktu pengerjaannya sampai Februari 2020. Harga perkiraan satuan (HPS) proyek yang dikeluarkan DKI senilai Rp 71 miliar.

    Proyek revitalisasi Monas sempat menuai kontroversi karena dianggap menebang banyak pohon di kawasan itu. Bahkan aktivis lingkungan sempat berunjuk rasa di depan Balai Kota menuntut penghentian revitalisasi.

    Proyek ini pun sempat dihentikan pada 24 Januari 2020 lantaran pemerintah DKI belum mendapatkan persetujuan dari Komisi Pengarah Kementerian Sekretariat Negara. Namun, pemerintah pusat kemudian menerbitkan izin.


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Aman Berkendara dan Beraktivitas di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

    Jika harus keluar rumah, masyarakat wajib waspada dan melindungi diri dari Covid-19. Simak tips aman berkendara saat kasus Covid-19 merajalela.