TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan empat permasalahan terkait pengendalian pencemaran udara di Ibu Kota, khususnya di sektor transportasi darat.

Temuan ini menyusul perolehan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada laporan keuangan 2019 Pemprov DKI Jakarta dari BPK.

"Kesatu, Pemprov DKI Jakarta perlu memiliki 'grand design' pengendalian pencemaran udara yang komprehensif dalam upaya perbaikan kualitas udara," kata Anggota V BPK RI Bahrullah Akbar dalam siaran langsung Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD DKI Jakarta, seperti dilansir Antara, Senin, 22 Juni 2020.

Desain utama untuk pengendalian udara di Jakarta yang ada pada saat ini dinilai belum tersampaikan dengan baik sehingga masih perlu ditingkatkan.

Selanjutnya, Bahrullah mengatakan masalah lainnya adalah penerapan kebijakan bahan bakar ramah lingkungan belum disertai dengan rencana aksi serta target konversi bahan bakar ramah lingkungan sehingga ke depannya kedua hal itu perlu dilakukan oleh Pemprov DKI untuk meningkatkan kualitas udara di Ibu Kota.

"Yang ketiga, penerapan kebijakan uji emisi kendaraan bermotor belum optimal dalam upaya meningkatkan kualitas udara di Pemprov DKI Jakarta," kata Bahrullah.

Serta masalah terakhir yang diungkapkan oleh Bahrullah terkait integrasi transportasi yang dinilai BPK RI masih belum optimal.

"Penerapan sistem transportasi publik yang terintegrasi dan manajemen rekayasa lalu lintas belum optimal dalam mendukung penurunan pencemaran udara di Provinsi DKI Jakarta," ujar Anggota V BPK RI itu.

Lebih lanjut, Bahrullah mengatakan pihaknya akan menunggu dalam waktu 60 hari untuk mendapatkan jawaban ataupun penjelasan dari Pemprov DKI Jakarta terkait permasalahan atau pun rekomendasi laporan hasil pemeriksaan yang telah diserahkan dalam rapat paripurna itu.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI atas laporan keuangan pada 2019.

Ini merupakan tahun ketiga Pemprov DKI Jakarta mempertahankan opini WTP karena dianggap transparan dan jelas dalam melaporkan kondisi keuangannya.

BPK juga menemukan lima permasalahan dari sisi internal Pemprov DKI Jakarta khususnya terkait penyediaan lahan dan pengelolaan properti di Ibu Kota.