Puluhan massa yang menamakan dirinya Relawan PPDB DKI 2020 melakukan aksi demo di Taman Pandang, Monas, Jakarta, Jumat 3 Juli 2020. Aksi protes oleh puluhan massa terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020/2021. Massa yang sebagian besar adalah para wali murid yang putra putrinya tidak diterima di sekolah negeri karena sistem PPDB 2020/2021 yang dianggap menyulitkan. Massa membawa spanduk dan poster-poster berisi tuntutan seperti batalkan PPDB DKI, tolak sistem zonasi dan hapus parameter usia dalam jalur zonasi. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan orang tua murid yang gagal masuk sekolah negeri dalam PPDB DKI Jakarta membubarkan diri setelah demo di Taman Aspirasi, Monas, seberang Istana Merdeka, Jumat.
Demo untuk memprotes PPDB DKI itu dimulai pukul 14.00. Setelah berorasi selama kurang satu jam setengah, massa yang didominasi ibu-ibu itu membubarkan diri secara tertib sekitar pukul 16.45.
Massa demo PPDB itu sempat diwarnai ketegangan dengan petugas Kepolisian saat hendak merangsek dari Taman Aspirasi menuju Balai Kota DKI Jakarta. Massa marah saat polisi menghadang perjalanan mereka yang ingin pindah berorasi di Balai Kota Jakarta.
Ketegangan terjadi selama beberapa menit saat seorang orator dengan yang emosi ditahan oleh polisi. Para ibu peserta demo meminta polisi agar memberi mereka jalan untuk bergerak ke Balai Kota.
Polisi tetap menahan massa tidak meninggalkan Taman Aspirasi karena sesuai izin administrasi, demo hanya dilakukan di satu lokasi tersebut.
Agung, orator demo PPDB DKI menyatakan minta maaf karena terbawa emosi saat pengadangan terjadi. Dia sadar mereka menyalahi administrasi bila tetap memaksa pergi dari depan istana ke Balai Kota DKI.
"Kami akui kami salah secara administrasi, karena izin aksi hanya di Taman Aspirasi, tadi itu karena saya emosi karena sudah capek berjuang, mana anak-anak juga susah tidak dapat sekolah, jadi terbawa emosi saja," kata Agung.
Dalam orasinya, massa menuntut pelaksanaan PPDB DKI Jakarta Tahun 2020 dibatalkan. Para orang tua murid merasa dirugikan dengan jalur zonasi yang menggunakan batasan umur.
Massa mengancam apabila aspirasi tidak dipenuhi, mereka akan melakukan aksi lanjutan pada Senin 6 Juli 2020 di Balai Kota Jakarta agar suara mereka didengarkan oleh Gubernur Anies Baswedan.
Menurut Rudi S, koordinator lapangan demo itu, ada sekitar 12 ribu anak di DKI Jakarta yang terdampak PPDB 2020 tidak bisa mengakses sekolah negeri. Pihaknya mencatat jumlah SMA Negeri di Jakarta hanya ada 115 sekolah, sedangkan SMP Negeri ada sekitar 260 sekolah. Sementara 100 persen siswa SMA dan SMK lulus semua selama 2020.
