Suasana Salat Idul Adha 1440 Hijriah di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, Ahad, 11 Agustus 2019. Lokasi salat berseberangan dengan jalur MRT Jakarta Ratangga. Tempo/M Yusuf Manurung
TEMPO.CO, Jakarta - Pemprov DKI Jakarta akan menurunkan Satuan tugas atau Satgas Covid-19 DKI Jakarta untuk memantau pelaksanaan salat Idul Adha 1441 Hijriah dan proses pemotongan hewan kurban, pada Jumat, 31 Juli 2020.
"Kami dari Pemprov DKI Jakarta akan melaksanakan koordinasi dengan para pemangku wilayah yakni para wali kota dan bupati termasuk satgas di wilayah untuk memastikan di lapangan saat Hari Raya Idul Adha itu," kata Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DKI Jakarta Catur Laswanto saat rapat virtual membahas mengenai Salat Idul Adha dan Kurban di Masa Pandemi di Jakarta, Rabu, 29 Juli 2020.
Catur mengatakan pengerahan satgas tersebut untuk memonitor pelaksanaan ibadah untuk mendorong kepatuhan protokol kesehatan. Harapannya masyarakat yang melaksanakan ibadah saat Hari Raya Idul Adha betul-betul mematuhi protokol pencegahan Covid-19 seperti memakai masker, menjaga jarak 1-2 meter dan mencuci tangan sesering mungkin.
"Saya kira ini (pengerahan satgas Covid-19) sebuah usulan yang sangat bagus di wilayah," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) DKI Jakarta Makmun Al Ayyubi mencatat ada 3.930 masjid dan sekitar 6.000 musala di Ibu Kota yang akan melaksanakan Shalat Id. Namun bagi 33 RW yang masuk dalam zona merah Covid-19 diimbau melaksanakan ibadah di rumah.
"Sepertinya hampir semua menyelenggarakan (Salat Id) tapi dengan tetap mengikuti protokol kesehatan Covid-19," kata Makmun.
Dalam kesempatan itu, Makmun meminta kepada masyarakat yang berada di zona merah agar tidak mengadakan kegiatan pemotongan hewan kurban. Hendaknya masyarakat mempercayakan kegiatan pemotongan hewan kurban kepada rumah pemotongan hewan (RPH).
"Kami sudah berkoordinasi dengan RPH Cakung, RPH Pulogadung dan RPH Mbah Priok (Tanjung Priok)," ujarnya.
Namun bila kondisinya tidak memungkinkan, kata dia, warga dari zona merah dapat memotong hewan kurban dengan menumpang di wilayah terdekat yang berkategori sebagai zona hijau. Sebab asumsinya, bila 3.930 masjid dan 6.000 musala semuanya mengalihkan pemotongan itu ke RPH, dia yakin RPH tidak akan mampu menanganinya.
"Kalau hampir rata-rata (masjid dan musala) motong 2-3 ekor berarti jumlahnya bisa ribuan, maka RPH ini sulit untuk bisa menampung semua pemotong hewan kurban," ucapnya.
Makmun menambahkan, pihaknya juga menggiatkan tes cepat Covid-19 kepada juru sembelih dari 146 masjid yang ada di wilayah Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Dia menargetkan, hal serupa juga akan digelar di wilayah kecamatan lain.
"Mulai hari ini kami melakukan tes cepat kepada juru sembelih hewan, sehingga kesehatan semua petugas sembelih yang ada di masjid bisa ketahuan. Bilamana tidak memenuhi syarat, diharapkan untuk tidak melaksanakan tugasnya," tuturnya.
Heru Budi Optimistis Kemiskinan Ekstrem Jakarta 0 Persen di 2024, Begini Intervensi DKI
12 jam lalu
Heru Budi Optimistis Kemiskinan Ekstrem Jakarta 0 Persen di 2024, Begini Intervensi DKI
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah menginstruksikan jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk terus menjalankan Program Intervensi Kemiskinan Terpadu, di antaranya terjun langsung ke setiap wilayah untuk melakukan validasi dan pemutakhiran data.
Politikus PDIP Mau DKI Kelola Wisma Atlet yang Disebut Banyak Kuntilanak, Heru Budi: Masih Dibahas
1 hari lalu
Politikus PDIP Mau DKI Kelola Wisma Atlet yang Disebut Banyak Kuntilanak, Heru Budi: Masih Dibahas
Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat untuk alih fungsi Wisma Atlet karena lahan itu milik Sekretariat Negara (Setneg). Hal ini disampaikannya, menanggapi pernyataan Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DKI Jakarta, Ida Mahmudah.
Respons Heru Budi Soal Kelanjutan Rumah DP Nol Rupiah yang Dimulai di Era Anies Baswedan
1 hari lalu
Respons Heru Budi Soal Kelanjutan Rumah DP Nol Rupiah yang Dimulai di Era Anies Baswedan
Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono menyerahkan kelanjutan program rumah DP Nol Rupiah ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta.
Kata Dinas LH DKI Soal ITF Sunter yang Dikebut Pasca Campur Tangan Jokowi
2 hari lalu
Kata Dinas LH DKI Soal ITF Sunter yang Dikebut Pasca Campur Tangan Jokowi
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta Asep Kuswanto membenarkan pembangunan Intermediate Treatment Facility atau ITF Sunter dikebut setelah ada campur tangan Presiden Joko Widodo atau biasa disapa Jokowi karena fasiltas pengolahan sampah itu masuk dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL).
2 Orang Dekat Anies Baswedan Tak Lagi Bertengger di Dewan Komisaris Ancol
3 hari lalu
2 Orang Dekat Anies Baswedan Tak Lagi Bertengger di Dewan Komisaris Ancol
Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta menyetujui pengunduran diri Geisz Chalifah dari jabatan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk., dengan ucapan penghargaan setinggi-tingginya atas kontribusinya kepada Perseroan.
