100 Orang Dikabarkan Ditangkap di Sekitar DPR, Penjelasan Polda Metro Jaya?

Jumat, 14 Agustus 2020 21:28 WIB

Sejumlah buruh melakukan aksi di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2020. Dalam aksi ini para buruh menyuarakan penolakan pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar seratus orang yang ikut aksi menuntut Rancangan Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI dikabarkan ditangkap polisi. Informasi tersebut disampaikan oleh akun Twitter Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia @YLBHI

"Koordinasi dengan Kapolres Jakarta Pusat untuk pembebasan sejumlah rekan-rekan yang ditangkap. Informasi terakhir sekitar 100an orang ditahan di Polda Metro Jaya," tulis YLBHI, Jumat, 14 Agustus 2020.

Baca Juga: Alasan Ratusan Mahasiswa Ikut Demo Tolak Omnibus Law di DPR

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus membenarkan adanya penangkapan. Namun menurut dia, orang-orang itu bukan massa aksi di lokasi demonstrasi atau di gedung DPR RI.

"Jadi kami melakukan razia di semua titik yang akan masuk ke daerah demo tersebut. Yang kita amankan semuanya sekitar hampir seratusan lebih," ujar Yusri.

Advertising
Advertising

Yusri juga mengaku bahwa orang-orang yang ditangkap telah dipulangkan. Saat ini, kata dia, hanya ada delapan orang yang masih ditahan di Polda Metro Jaya. Yusri mengatakan orang yang ditahan diduga terjerat pidana.

"Misalnya, ada yang bawa bom molotov dan ketapel. Tapi mereka mereka ini bukan yang mau melakukan demo. Memang mau rusuh," kata Yusri. "Bahkan ada bendera-bendera Anarko dibawa. Ada yang bawa batu, botol, ketapel," kata dia melanjutkan.

Berita terkait

Formappi Nilai Uji Kelayakan Calon Pejabat oleh DPR Perlu Dikaji Ulang, Apa Alasannya?

10 jam lalu

Formappi Nilai Uji Kelayakan Calon Pejabat oleh DPR Perlu Dikaji Ulang, Apa Alasannya?

Formappi menyebut uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR membuka peluang lebar terjadinya transaksi politik dan uang.

Baca Selengkapnya

Reaksi Penegak Hukum Soal Larangan Penyiaran Jurnalisme Investigasi dalam Draf RUU Penyiaran

11 jam lalu

Reaksi Penegak Hukum Soal Larangan Penyiaran Jurnalisme Investigasi dalam Draf RUU Penyiaran

Kejaksaan Agung mengatakan jurnalisme investigasi membantu pengungkapan kasus hukum.

Baca Selengkapnya

Skenario Palsu 2 Pelaku Sembunyikan Fakta Pembunuhan Mayat dalam Sarung Biru

12 jam lalu

Skenario Palsu 2 Pelaku Sembunyikan Fakta Pembunuhan Mayat dalam Sarung Biru

2 tersangka pembunuhan berencana, AH dan N, membuat skenario palsu dalam kasus pembunuhan AH, pemilik warung Madura.

Baca Selengkapnya

Kritik Dewan Pers, PWI, dan AJI terhadap Draf RUU Penyiaran

13 jam lalu

Kritik Dewan Pers, PWI, dan AJI terhadap Draf RUU Penyiaran

Draf RUU Penyiaran dihujani kritik dari Dewan Pers, PWI, dan AJI. Lalu, apa sikap DPR menanggapi kritik tersebut?

Baca Selengkapnya

Apa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?

14 jam lalu

Apa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?

Jokowi akan mengumumkan anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK pada Mei ini. Apa saja tugas Pansel KPK?

Baca Selengkapnya

Pimpinan DPR Klaim RUU Penyiaran Tak Larang Jurnalisme Investigasi: Impact-nya yang Kita Pikirkan

14 jam lalu

Pimpinan DPR Klaim RUU Penyiaran Tak Larang Jurnalisme Investigasi: Impact-nya yang Kita Pikirkan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi banyaknya kritik terhadap RUU Penyiaran yang dianggap membatasi jurnalisme investigasi.

Baca Selengkapnya

Kronologi Pembunuhan Berencana Mayat dalam Sarung di Pamulang

15 jam lalu

Kronologi Pembunuhan Berencana Mayat dalam Sarung di Pamulang

Pelaku pembunuhan berencana menghabisi sepupunya dengan alasan sakit hati karena diperlakuan tak baik.

Baca Selengkapnya

Musa Rajekshah Bantah Bakal Jadi Ketua Komisi I DPR Jika Tak Diajukan Golkar di Pilkada Sumut

15 jam lalu

Musa Rajekshah Bantah Bakal Jadi Ketua Komisi I DPR Jika Tak Diajukan Golkar di Pilkada Sumut

Musa Rajekshah, membantah adanya kompensasi jika dia tidak jadi diusung Partai Golkar di Pilkada Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Ditanya soal Revisi UU MK, Jokowi: Tanya DPR

16 jam lalu

Ditanya soal Revisi UU MK, Jokowi: Tanya DPR

Presiden Jokowi tidak banyak berkomentar mengenai revisi UU MK yang disepakati untuk dibahas bersama pemerintah dan DPR

Baca Selengkapnya

Beda Pandangan Menkominfo dan Anggota DPR tentang Larangan Tayangan Jurnalisme Investigasi

17 jam lalu

Beda Pandangan Menkominfo dan Anggota DPR tentang Larangan Tayangan Jurnalisme Investigasi

Anggota DPR dan Menkoninfo berbeda pandangan tentang draf RUU Penyiaran yang melarang tayangan jurnalisme investigasi

Baca Selengkapnya