TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih meminta pemerintah terbuka lebih memprioritaskan penanggulangan ekonomi ketimbang krisis kesehatan selama pandemi Covid-19. "Sampaikan kepada publik, suka atau tidak suka memang lebih memprioritaskan ekonomi dengan risiko meningkatnya infeksius dan kematian," kata Alamsyah dalam diskusi dari bertema Jakarta dan Dunia Memerah Lagi yang digelar Populi Center, Sabtu, 29 Agustus 2020.

Dengan memberikan informasi yang jujur, kata dia, publik akan tahu alasan pemerintah tidak bisa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau karantina wilayah kembali karena desakan ekonomi. Dengan terbuka pemerintah juga bisa memberitahu masyarakat langkah yang akan ditempuh untuk mengurangi potensi penularan wabah ini.

Menurut Alamsyah, kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah selama virus Covid-19 ini mewabah adalah dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat kepada masyarakat yang mau berkegiatan di luar rumah. "Ekonomi dibuka bukan berarti protokol dikendurkan."

Selain itu, pemerintah berkewajiban memberikan kompensasi kepada semua masyarakat. "Jadi ada skala prioritas.”

Dengan keterbatasan anggaran pemerintah harus jujur dan mengungkapkan bahwa akan memberikan bantuan kepada warga yang lebih membutuhkan. “Kalau ada yang merasa tidak dapat, nanti tinggal diperbaiki pendataannya."

Ombudsman menyarankan pemerintah lebih lentur dalam kebijakan pemberian bantuan. Namun, jangan sampai pemberian bantuan dari pemerintah daerah kepada masyarakat berdampak hukum.

Pemerintah pusat mulai dari presiden, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan hingga DPR hingga Bank Indonesia duduk bersama merumuskan kebijakan. "Semua takut dipermasalahkan secara hukum, sehingga proses pemberian bantuan berjalan lama. Ini situasinya extra ordinary."