Gerindra Desak Pemerintah DKI Kembali Bagikan Masker Gratis kepada Warga

Reporter

Imam Hamdi

Selasa, 1 September 2020 10:16 WIB

Ilustrasi anak-anak sekolah mengenakan masker saat belajar. REUTERS/Sivaram V

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif meminta Pemerintah DKI kembali mendistribusikan masker gratis kepada warga Ibu Kota. Saat ini banyak masyarakat yang tidak mengenakan masker.

Pemerintah DKI pernah membagikan 20 juta masker kepada seluruh warga pada Mei lalu. Setiap warga diberi dua masker. “Mungkin masker yang dibagikan pemerintah empat bulan lalu sudah rusak atau hilang," kata Syarif saat dihubungi, Selasa, 1 September 2020.

Menurut dia, penggunaan masker menjadi salah satu cara untuk mencegah penularan virus Covid-19, selain menjaga jarak dan kebersihan diri. Namun, ia melihat masyarakat kini banyak yang tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.

"Ini sangat membahayakan di tengah kasus Covid-19 bertambah tinggi." Dalam beberapa hari terakhir penambahan kasus positif Covid-19 mencapai lebih dari 1.000 orang per hari. Hingga kemarin tercatat jumlah kasus Covid-19 mencapai 40.309 kasus.

Pemerintah DKI, kata Syarif, bisa memberikan masker dalam pendistribusian bantuan sosial kepada masyarakat. Sebabnya, pemerintah masih menganggarkan bansos kepada warga yang membutuhkan sampai akhir tahun ini. "Masker itu bisa diberikan bersamaan dengan bansos."

Syarif melihat Pemerintah DKI tidak akan kembali mengambil kebijakan PSBB seperti pada April lalu. Pemerintah dinilai telah melangkah jauh untuk menerapkan masa transisi normal baru.

Advertising
Advertising

Semua sektor kegiatan ekonomi hingga sosial hampir seluruhnya telah dibuka pemerintah. Jadi, kata dia, tidak mudah untuk menutup kembali kegiatan ekonomi dan sosial yang telah dibuka. "Saat kasus lagi meningkat saja pemerintah mau membuka bioskop. Situasinya memang sulit."

Menurut Syarif, yang bisa dilakukan pemerintah adalah berusaha membuat masyarakat aman saat beraktivitas di luar rumah. Caranya, kata dia, pemerintah harus memastikan protokol kesehatan di semua sektor dijalankan dengan baik.

Tatangan pemerintah, kata dia, sebenarnya ada di masyarakat. ‘Bagaimana membuat meraka patuh, bukan menghentikan kegiatan ekonomi kembali."


Berita terkait

Gerindra dan Demokrat Respons Luhut soal 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

19 menit lalu

Gerindra dan Demokrat Respons Luhut soal 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

Partai Demokrat dan Partai Gerindra respons begini soal Luhut yang meminta Prabowo untuk tidak membawa 'orang toxic' ke kabinetnya.

Baca Selengkapnya

Luhut Minta Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan, Siapa yang Dimaksud?

8 jam lalu

Luhut Minta Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan, Siapa yang Dimaksud?

Luhut menyebut istilah toxic saat berpesan kepada Prabowo Subianto tentang pemerintahan mendatang. Siapa yang dimaksud Luhut?

Baca Selengkapnya

Gerindra Ungkap Ada Pihak Klaim Kerja Relawan Ingin Dapat Jabatan: Toxic yang Sesungguhnya

10 jam lalu

Gerindra Ungkap Ada Pihak Klaim Kerja Relawan Ingin Dapat Jabatan: Toxic yang Sesungguhnya

Kata Gerindra soal politik toksik.

Baca Selengkapnya

Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS

23 jam lalu

Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS

Politikus Gerindra mengatakan belum ada komunikasi langsung dari PKS untuk bergabung dengan koalisi Prabowo.

Baca Selengkapnya

Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

Gerindra mengatakan Gelora tak tolak PKS gabung ke pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Alasan Gerindra Jajaki Koalisi dengan Golkar pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor

2 hari lalu

Alasan Gerindra Jajaki Koalisi dengan Golkar pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor

Dengan perolehan 12 kursi di Pileg, Gerindra bisa mengusung pasangan calon sendiri di Pilkada 2024 Kabupaten Bogor.

Baca Selengkapnya

Imam Budi Hartono Siap Maju Pilkada Depok 2024, Berharap Bisa Koalisi dengan Golkar

2 hari lalu

Imam Budi Hartono Siap Maju Pilkada Depok 2024, Berharap Bisa Koalisi dengan Golkar

Imam Budi Hartono sudah memegang surat keputusan dari DPP PKS untuk maju Pilkada Depok 2024 dan berharap bisa berkoalisi dengan Golkar.

Baca Selengkapnya

Soal Pertemuan dengan Megawati dan PKS, Gerindra: Prabowo Masih Punya Agenda Lain

3 hari lalu

Soal Pertemuan dengan Megawati dan PKS, Gerindra: Prabowo Masih Punya Agenda Lain

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, bicara mengenai peluang pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri dan PKS. Apa katanya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Tidak Mundur dari Jabatan Menhan Meskipun Masa Transisi Presiden Terpilih, Sebab...

3 hari lalu

Prabowo Tidak Mundur dari Jabatan Menhan Meskipun Masa Transisi Presiden Terpilih, Sebab...

Apa alasan Prabowo Subianto tak melepas jabatan Menhan, padahal sibuk transisi sebagai presiden terpilih?

Baca Selengkapnya