TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemerintahan DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, mengatakan kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan memutuskan kembali penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB merupakan suatu keputusan yang sulit.

"Keputusan yang sulit karena pemerintah telah merelaksasi PSBB sudah terlalu lama. Jadi bakal sulit jika mau dibatasi dengan ketat seperti April lalu," kata Mujiyono saat dihubungi, Sabtu, 12 September 2020.

Baca Juga: Jakarta PSBB Total, Sebagian Pertokoan di LTC Glodok dan Mal Lippo Tetap Buka

Mujiyono menuturkan telah mengingatkan pemerintah sejak dua bulan lalu untuk menarik rem darurat dengan cepat jika kasus penularan Covid-19 terus meningkat. Namun, pemerintah justru terus meneruskan kebijakan PSBB Transisi fase pertama hingga jilid kelima.

Menurut dia, semestinya pemerintah mengevaluasi kebijakan transisi setiap dua pekan. "Jadi kalau sudah dua kali 14 hari kasus meningkat terus itu indikasi untuk warning kebijakan PSBB kembali. Jadi tarik ulur kebijakannya cepat dilakukan."

Dengan kondisi yang sudah begitu longgar seperti sekarang, kata dia, pemerintah bakal sulit menerapkan PSBB total. Selain itu, belum tentu masyarakat mau mengubah kebiasaan adaptasi baru dengan kembali terus berada di rumah. "Pola kebiasaan baru itu sudah terlanjur dibiasakan, masa mau dikembalikan ke PSBB lagi," ujarnya.

Anies Baswedan memutuskan menghentikan PSBB transisi dengan mengembalikan kebijakan PSBB total mulai Senin, 14 September 2020. Indikator Anies menghentikan masa transisi adalah kematian dan tingkat keterisian rumah sakit rujukan yang meningkat tajam.